Argumentasi Hukum Tentang Masyarakat Adat Tanah Ai (Catatan ringan buat rekan advokat John Bala, SH.)

Oleh Marianus Gaharpung, SH, MS (Dosen FH. Ubaya & Lawyer di Surabaya)

514

 

Dosen Ubaya Marianus Dukung Perjuangan Pastor dan Suster Hentikan Penarikan Guru Negeri dari Sekolah Swasta di Sikka
Dosen Universitas Surabaya (Ubaya) Marianus Gaharpung. (Foto istimewa)

 

KAMI harus menyapa dengan rekan John Bala, S.H. karena sudah memiliki legalitas dan legal standing sebagai advokat. Diskusi hangat kami dan rekan John Bala, SH sudah mulai mengerucut pada tiga hal.

Pertama, Legalitas dan legal standing masyarakat adat di Tanah Ai sebagai mandatori dari Pasal 18 D UUD NKRI yang bersifat imperatif berdasarkan Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota). Kedua, Pemerintah Kabupaten Sikka belum melaksanakan pembentukan dan pengakuan masyarakat adat di Sikka. Ketiga, Falace Argumentatiom

PERTAMA, Legalitas dan legal standing Masyarakat Adat. Eksistensi masyarakat adat di dalam konstitusi memang benar diakui berdasarkan Pasal 18 D. UUD NKRI. Artinya negara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat adat yang memenuhi ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam UUD, UU Kehutanan, UU Lingkungan serta peraturan sektoral lainnya. Pertanyaannya, apakah dengan pengaturan dalam konstitusi dan peraturan sektoral lainnya, maka kumpulan orang yang tinggal secara turun temurun dalam satu wilayah, mempunyai tempat pemujaan dan dan lain lain yang ada di kedua suku di Tanah Ai otomatis menjadi masyarakat adat? Jawaban TIDAK. Karena legalitas dari kumpulan orang -orang dalam suatu wilayah dan lain- lain persyaratan tersebut harus secara de facto dan de jure dilakukan verifikasi oleh panitia khusus untuk pengakuan masyarakat adat dan mendapat legalitas dan legal standing berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH/PERATURAN DAERAH.

Jadi rekan John Balla SH dan masyarakat di Tanah Ai tidak menggampangkan persoalan tersebut hanya berdasarkan penelitian dengan UGM dan IPB Bogor. Jika logika berpikir seperti ini sangat berbahaya mempengaruhi masyarakat yang pemahaman hukumnya rendah. Tolong beri advokasi yang logik dan argumentatif berdasarkan peraturan perundang- undangan serta bukti – bukti yang valid. Atas dasar hal ini, pertanyaannya, kapan dimana serta tahun berapa adanya pengakuan Pemerintah Kabupaten Sikka adanya legalitas dan legal standing dari Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarnage sebagai masyarakat adat di Tanah Ai? Sehingga kami sangat kaget adanya pernyataan dari rekan John Bala, SH dengan penuh keyakinan ketika dipertanyakan legal standing kedua masyarakat adat di Tanah Ai dijawab YA. Dalam benak kami, rekan John Bala, SH begitu gampangnya mendeklarasikan kedua suku ini sebagai masyarakat adat di Sikka ini sangat berbahaya kalau isi otak warga di Tanah Ai didoktrin demikian padahal rekan John Bala adalah sarjana hukum dan sekarang seorang lawyer.

BACA JUGA :  Serise dan Luwuk!

Kami memberi ilustrasi sebagai berikut keberadaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang rekan John Bala sebagai koordinator Bali Nusra, dengan pergerakannya selama ini bersama teman teman untuk kepentingan orang kecil tertindas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Pertanyaannya, apakah karena adanya UU HAM dan peraturan sektoral lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia, maka otomatis AMAN ini memiliki legalitas dan legal standing untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Sudah pasti dijawab TIDAK. Organisasi AMAN wajib diverifikasi dan disahkan Kementrian Hukum dan HAM. Contoh lain lagi, rekan John Bala, SH, suatu ketika mendamping klien di pengadilan ketika masuk ruang sidang majelis pemeriksa perkara bertanya saudara kuasa hukum tolong tunjukan identitas saudara, dengan pemahaman rekan John Bala, SH dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pertanyaannya, apakah sudah sarjana hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) telah magang di kantor advokat lima tahun lamanya, sudah lulus ujian advokat, maka otomatis bisa dampingi klien di muka persidangan? Jawab TIDAK karena legalitas dan legal standing advokat wajib diverifikasi dan disahkan dengan pemberian Kartu Tanda Pengenal Advokat(KTPA) oleh PERADI dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, makanya ketika rekan John Bala mendampingi klien wajib tunjukan foto kopi KTPA dan surat sumpah pengadilan tinggi. Harap praktek sidang pengadilan di NTT seperti itu tetapi di Jawa Timur pasti ditanya majelis pemeriksa perkara demi mencegah adanya advokat abal- abal alias palsu yang adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan identitas/surat. Contoh lain lagi supaya rekan John Bala, SH dan masyarakat Tanah Ai yang ngaku ngaku sebagai masyarakat adat lebih paham dan arif menuntut haknya. Ada seorang pemuda berusia 30 tahun mengendari sepeda motor, pakai helm, perlengkapan motor lengkap di jalan raya dicegat oleh polantas, pemuda tersebut tegas mengatakan motor ini kepunyaan saya, pakai helm dan perlengkapan motor ada semua. Pertanyaannya, apakah pemuda mempunyai legalitas dan legal standing untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Pasti jawabannya TIDAK. Karena tidak memiliki SIM sebagai legalitas dan legal standing pengendara sepeda motor.

BACA JUGA :  Kesalahan Masa Lalu Memilih Pemimpin Sikka Jangan Terulang Lagi di 2024

Dengan beberapa ilustrasi ini rasanya rekan John Bala, SH dan warga Tanah Ai bisa memahami bahwa sekalipun dalam konstitusi UUD NKRI Pasal 18 D dan peraturan sektoral SANGAT MENGAKUI masyarakat hukum adat tetapi legalitas dan legal standingnya perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh tim khusus yang melakukan verifikasi dan wajib disahkan melalui surat keputusan gubernur, bupati atau walikota sifatnya imperatif (mengikat) berdasarkan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pertanyannya, apakah kedua suku di Tanah Ai tersebut yang sekarang menduduki tanah HGU (tanah misi) Keuskupan, dan bahkan ada yang sudah menjual tanah- tanah tersebut kepada pihak lain mempunyai legalitas dan legal standing sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan permendagri tersebut?
Jika belum ada legalitas dan legal standing secara de facto dan dejure sampai saat ini, maka kedua suku di Tanah Ai dan rekan Jhon Bala SH tidak bisa sertamerta memproklamirkan sebagai masyarakat hukum adat di Tanah Ai dan menjustifikasi kedudukan hukumnya sama dengan Keuskupan atau PT Krisrama sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak menguasai tanah di Nangahale. Perlu diingat PT Krisrama sudah mendapat surat dari Kementrian Agraria Tata Ruang/BPN untuk segera memproses HGU Tanah Ai. Oleh karena itu, Kedua suku tersebut, tidak boleh memberikan kesimpulan bahwa Belanda merampok tanah.

Pertanyannya, siapa yang rampok, siapa yang tanahnya dirampok apalagi masyarakat yang ada sekarang dan John Bala tidak menyaksikan perampokan tanah hanya mendengar cerita dan tidak mempunya bukti otentik berupa surat dan lain lain. Kami anggap itu cerita pendek(cerpen) sehingga tidak punya nilai pembuktian. Dalam pembuktian1000 orang mengatakan hal yang sama tetap satu alat bukti saksi dan apalagi tidak mendengar langsung semua peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, sejatinya rekan John Bala, SH memberikan advise yang bijak dan arif, bahwa warga Tanah Ai tidak boleh main hakim sendiri dampaknya melanggar hukum.

Ketika kedua suku ini belum mendapatkan legalitas dan legal standing dari negara (Pemkab Sikka), maka masyarakat yang mengaku suku Goban Runut dan suku Soge Natarnage harus tahu diri untuk tidak membahas berapa luas tanah yang boleh diukur dan dimiliki PT KRISRAMA dan ketika PT. KRISRAMA ke lokasi bersama pihak Kantor Pertanahan Sikka tidak boleh menghalang- halangi sehingga wajar jika ada tindakan represif dari aparat hukum. Sebab PT. KRISRAMA sudah mendapat surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk segera memproses HGU sehingga HGU Tanah Ai tidak HAPUS.

BACA JUGA :  Golgota Dan "Move On" Kekuasaan

KEDUA, Pemerintah Kabupaten Sikka belum membentuk masyarakat adat di Sikka mungkin ketakutan kalau proses ini berhasil membuktikan bahwa masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage bisa sebagai masyarakat adat. Kami kaget ada pernyataan bahwa pemerintah takut, apa memang stikma-stikma yang seperti ini suka dimainkan para aktivis HAM. Jika rekan John Bala, SH merasa seperti itu, silahkan datang atau bersurat ke Presiden tembusan Kemendagri, Gubernur NTT, Bupati Sikka serta DPRD Sikka pasti akan dilaksanakan Pemkab Sikka untuk mencari jalan yang terbaik.

KETIGA, Falace Argumentatiom (argumentasi salah/keliru). Di dalam kajian argumentasi hukum yang harus dikedepankan legal reasoning dan legal argumentation. Untuk itu, di dalam memberikan argumentasi perlu dihindari falace argumentatiom misalnya argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad miscordiam dan masih ada lainnya. Dalam konteks argumentasi rekan John Bala SH, bahwa dalam memperjuangkan hak warga Tanah Ai orang kecil dan tertindas mengedepankan
standart haram yakni: haram memaksakan kehendak (harus demokratis), haram menerima bayaran dari masyarakat korban, haram mendapat tanah dari obyek perjuangan ini, haram menerapkan ketidak-adilan dalam distribusi dan haram mengabaikan kepentingan ekologi. Hal, ini kami tidak akan pernah mencari tahu dan mempersoalkan karena itu hanya rekan John Bala, SH dan Tuhan yang tahu. Tetapi argumentasi ini jangan seolah oleh mau menyatakan kepada publik bahwa perjuangan rekan John Bala, SH dan warga Tanah Ai ini benar tulus, maka perlu ” dikasihani, diperhatikan” oleh publik Sikka, ini adalah argumentum ad miscordiam. Tetapi di mata hukum kedua suku di Tanah Ai ini belum mempunyai legalitas dan legal standing, maka tetap tidak sah untuk menguasai tanah di Nangahale tersebut.***

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.