ASN Eks Napi Ikut Seleksi Jabatan Struktural, Pengamat Sebut Tak Pantas Secara Moral

30

 

ASN Eks Napi Ikut Seleksi Jabatan Struktural, Pengamat Sebut Tak Pantas Secara Moral
Foto ilustrasi

 

JAKARTA, Pojokbebas.com Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana (napi) yang mengikuti seleksi terbuka untuk menempati jabatan struktural seperti sekretaris daerah (Sekda) maupun kepala dinas di beberapa provinsi dan kota/kabupaten menjadi polemik hangat belakangan ini. Pasalnya, hak mereka secara hukum masih dijamin. Namun, secara moral pejabat yang pernah berstatus sebagai napi tidak pantas menduduki jabatan strategis.

Pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Public Trust Institute (PTI), Hilmi R Ibrahim mengatakan, mereka yang pernah menyandang status narapidana, secara moral tidak pantas menduduki jabatan strategis. Baca juga: Kampanye Pencegahan Covid-19, Kominfo Bakal Libatkan Semua Kelompok Masyarakat

Meskipun seorang calon pejabat eselon 2 atau 1 yang pernah menjalani hukuman di atas satu bulan dan di bawah 4 tahun, secara hukum tidak memiliki masalah untuk ikut seleksi atau dipilih menjadi pejabat publik. “Namun secara moral dan kepantasan, tidak pantas. Masih banyak calon yang bersih dari catatan catatan hukum,” kata Hilmi, di Jakarta, Selasa ( 11/1/2022).

Lebih lanjut pakar kebijakan publik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu menjelaskan, seorang pejabat publik harus menjadi panutan. Pejabat publik, lanjutnya, tidak boleh tercela, tidak boleh cacat moralnya. Namun demikian hukuman yang telah dijalaninya itu tidak boleh membatasi hak dia untuk ikut seleksi atau dipilih menjadi pejabat publik atau menduduki posisi tertentu.

“Kalau dia dibatasi atau dilarang mengikuti lelang jabatan tertentu itu tidak boleh. Pelarangan itu melanggar hak azasi manusia (HAM),” kata pakar kebijakan publik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu. Baca juga: Pemkab Sikka Alokasikan Dana Rp9,688 M Bantu 3.694 Mahasiswa Dan 4 Dosen Di Sikka

Bagaimana agar pejabat yang secara moral tak pantas itu bisa dicegah menempati jabatan strategis? Menurut Hilmi, itulah pentingnya panitia seleksi (pansel) dibentuk. Setiap pemilihan jabatan struktural apalagi eselon 1 dan 2 itu ada pansel. Nah Panselnya itu harusnya memilih calon yang tidak bermasalah dengan hukum.

BACA JUGA :  Soal Surat Pengangkatan Tenaga Honorer, Kemenpan RB Pastikan Itu Hoaks

“Namun demikian tidak boleh juga melarang calon yang pernah memiliki status nara pidana. Hukuman yang pernah dijalani oleh salah seorang calon, hanya untuk catatan Pansel. Agar Pansel memilih yang tidak memiliki cacat hukum atau memilih yang belum pernah mendapatkan hukuman. Tapi tidak boleh menggugurkan dia sebagai calon. Semuanya itu ada di peraturan Menteri Dalam Negeri” ujar Hilmi.

Hilmi memberikan solusi jika dalam seleksi pejabat publik setingkat eselon satu dan dua baik di tingkat pusat maupun daerah, terdapat salah satu calon yang pernah menyandang status nara pidana. Solusi yang ditawarkan adalah Pansel menggunakan hak subyektifitasnya untuk memillih atau membatalkan calon yang punya masalah hukum. Baca juga:Program Beasiswa Dari Kominfo Untuk Aparatur Pemerintah, TNI, Polri Dan Masyarakat Umum

Selain itu, biasanya di setiap seleksi pejabat publik, Pansel meminta masukan atau tanggapan terhadap calon calon yang ikut serta dalan proses seleksi tersebut. “Masukan dan pendapat masyarakat akan moral dan kelakuan calon peserta lelang jabatan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Pansel untuk meloloskan atau tidak meloloskan salah satu calon,” papar Hilmi.

Untuk diketahui, seorang PNS atau ASN yang dihukum 4 tahun atau lebih, maka statusnya sebagai PNS atau ASN dicabut. Namun kalau hukumannya di bawah 4 tahun, misalnya 3 tahun atau bahkan hanya tiga bulan, pejabat tersebut tidak dipecat. Haknya sebagai PNS maupun ASN dikembalikan. Karena hukuman penjara yang telah dijalaninya itu mengembalikan hak dia sebagai PNS atau ASN. (Pb-6)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.