Catatan Sederhana Tentang Tanah HGU Nangahale

Oleh Drs. Alexander Longginus (Aktivis LSM dan Mantan Bupati Sikka)

1.175
Catatan Sederhana Tentang Tanah HGU Nangahale
Penulis / Drs. Alexander Longginus, aktivis LSM dan mantan Bupati Sikka. (Foto: istimewa)

 

KAMI ingin memberi catatan yang sederhana ini karena sejujurnya kami bukan orang profesional sehingga untuk saudara Marianus Gaharpung dan saudara Jhon Bala boleh membaca dan mengerti saja sajian yang ada.

1. Kami mohon maaf karena berhadapan dengan pakar dan profesional hukum, yang satu dosen dan pengacara dan yang satu aktivis dan pengacara, berduanya senior dan yunior dari Universitas Widya Mandira Kupang. Oleh karena itu, kami tidak mungkin untuk mengajak diskusi dan berdebat soal hukum, soal kebenaran dan keadilan sebab benar dan adil itu sangatlah relatif.

2. Soal Organisasi Masyarakat Adat di Nusa Tenggara Timur, kami kenal istilahnya saja fakta lapangan menurut kami Masyarakat Adat (MA) itu sejatinya sudah punah sehingga ketika berbicara MA, agak sulit membuktikan keberadaannya di mana, karena bicara MA, kita wajib membuktikan dengan Struktur Organisasi adatnya, batas- batas wilayahnya, ritual adat yang terikat dengan waktu, kebutuhan dan lain-lain di NTT. Sebab jujur saja bahwa gaung MA ini baru ada kembali setelah pertemuan pembentukan ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA di Jakarta di Hotel Indonesia dan saat itu yang menjadi koordinator untuk mengantar peserta perwakilan yang mengatasnamai MA dari NTT kebetulan kami sendiri serta hadir bersama teman teman aktivis dan perwakilan MA. Sepulang dari Jakarta setiap daerah provinsi dan kabupaten membentuk Aliansi MA daerah dengan sebutan DAMAN.

Kami ingat di Kabupaten Sikka yang menjadi ketua DAMAN adalah saudara Yosef Lewor Gobang asal desa Runut, yang kemudian berubah nama menjadi Muhamad Yusuf Lewor Gobang, karena berpindah agama, dan kini tidak tahu dimana orangnya sekarang. Setelah DAMAN terbentuk baru oleh aktivis LSM2 mulai mengorganisir dan membentuk ini MA dan mengiventarisir lahan lahan mana yang dianggap tanah tanah suku/ tanah adat yang harus diperjuangkan oleh lembaga DAMAN ini.

BACA JUGA :  Butuh Komitmen Bersama Cegah Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia

3. Tahun 2003 saat kami sebagai bupati waktu itu, bulan desember, tanggalnya sudah lupa, tetapi ingat betul kami membuat pertemuan di Nangahale, di tempat/rumah kecil yang dibangun oleh kelompok yang menamakan MA Utan Wair dengan ketua Adatnya ketika itu moat Germanus Geron, menjadi kepala suku Utan Wair tetapi beliau sendiri orang asli dari Hewokloang. Mereka sejatinya mempunyai rumah adat yang berada antara SMAN dan SMKN Talibura di Nangahale, sampai sekarang. Pada saat pertemuan itu, MA diorganisir oleh saudara Yosef Lewor Gobang, (sebelum pindah agama), dan kami hadir waktu itu sebagai Bupati Sikka dan para anggota MUSPIDA, dan beberapa staf, sementara MA dihadiri pula oleh seorang guru bernama Damianus Daseng, mantan bruder Antonius Toni dan sebagian warga Utan Wair yang sudah pindah tinggal di sebelah utara jalan negara Maumere Larantuka, dimana pemukiman itu sebagian ditempati oleh warga muslim dari Pulau Babi dan warga pulau disekitarnya dan warga dari Utan Wair tersebut. Kedua pemukiman tersebut mendapatkan persetujuan tinggal oleh Uskup Keuskupan Agung Ende, (Mgr.Longginus da Cunha, Pr.) sebagai Pemegang HGU, waktu itu. Dalam pertemuan itu, yang getol berbicara adalah sdr. Yosef Lewor Gobang, Antonius Toni dan Damianus Daseng dan beberapa warga lain, dimana mereka mempersoalkan “Tanah Nangahale” itu sebagai tanah milik nenek moyang mereka yang diperjuangkan sejak leluhur dan nenek moyang mereka sudah sejak lama. Ketika kami bertanya, kira-kira nenek moyang berjuang melawan siapa dan dalam hal apa. Mereka tidak bisa menjawab.. Akhirnya saudara Damianus Daseng mengatakan kepada saudara Antonius Toni, bahwa mereka berdua adalah orang Tanah Rawa, sehingga mereka berdua TIDAK PUNYA hak untuk bicara sebagai MA.

BACA JUGA :  Ketika Misionaris SVD Benuming Brasil Adopsi Pertanian Irigasi Tetes Ala Israel di Candraditya Maumere

Kami lalu bertanya kepada Tokoh Adat yang adalah TANAH PUANG Natar Mage, moat Gabriel Manek, beliau mengatakan bahwa, “Tanah Nanga Hale” ini adalah tanah dibawah Kekuasaan Tana Puan Natar Mage secara turun temurun, namun sejak nenek moyong mereka, mereka tidak pernah garap atau tempat tanah ini, kecuali hanya menjadi ” NUBA NANGA” tempat upacara sesajen untuk berburuh atau melaut, Mendengar itu Yosef Lewor Gobang pun mengakui dan umumkan kepada warga yang hadir waktu pertemuan katanya dalam bahasa Sikka,” ITA RENA SAI, EKOR ITAN ATA TOMA TOE LE BAA DADI ITA NAHA PINDAH SAWE SAI LAU MAI IA” Dengan itu disepakati bersama pemerintah dalam hal ini kami sebagai bupati dan MA atas nama Yosef Lewor Gobang, hari sore itu dibuatlah SURAT PERNYATAAN untuk pindah semua ke utara jalan dan akan pindah pada April dan Mei, setelah panen. Tetapi dgn pendekatan lagi oleh orang dan lembaga tertentu akhirnya mereka ingkar janji. Demikianlah catatan sederhana dari kami, semoga berguna.***

(Catatan: Segala resiko yang berkaitan dengan isi opini menjadi tanggung-jawab penulis)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.