kominfo iklan

Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama di Indonesia (Bagian I)

Oleh Drs. Hironimus Pakaenoni, L.Th. (Dosen Fakultas Filsafat Unwira Kupang)

602
Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama di Indonesia (Bagian I)
Penulis Dosen Filsafat Unwira Kupang Drs.Hironimus Pakaenoni,L.Th.. (Foto: istimewa)

 

Catatan Redaksi:

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero dipercaya menjadi tuan rumah dan sekaligus penyelenggara Pertemuan Nasional Sekolah-Sekolah Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi  Filsafat dan Teologi Indonesia
(AFTI) dan seminar yang menghadir puluhan  narasumber dari pelbagai universitas di Indonesia yang akan berlangsung di Kampus STFK Ledalero mulai Jumat hingga Sabtu (4-5/3/2022). Salah satu narasumber yang
membawakan materi dalam seminar ini adalah Dosen Fakultas Filsafat Unwira Kupang Drs. Hironimus Pakaenoni, L.Th. yang membawakan materi berjudul “Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama di Indonesia. Berikut materi lengkapnya.

 

Pengantar

Bertolak dari Kerangka Acuan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh STFK Ledalero dalam kerjasama dengan AFTI, 4-5 Maret 2022, dengan tema umum, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, serta merujuk pada dua topik utama yang dibahas, yakni tentang (1) “Realitas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Multi-agama: Peluang dan Tantangan”, dan (2) “Konsep Etos Global Hans Küng dan Relevansinya untuk Upaya Dialog Antaragama di Indonesia”, sekaligus mempertimbangkan capaian yang diharapkan dari Seminar ini, maka penulis mempresentasikan tulisan ini dengan judul sebagaimana tertera di atas.

Dalam keseluruhan makalah ini, penulis lebih memfokuskan perhatian pada fenomen Komunitas Basis Gerejani atau Komunitas Basis Kristiani di Indonesia, baik sebagai realisasi gagasan eklesiologi communio Konsili Vatikan II, maupun sebagai cara baru hidup menggereja di dunia dewasa ini, khususnya dalam konteks kemajemukan agama dan budaya di Indonesia. Justru dalam konteks pluralitas semacam ini, penulis mempertimbangkan pula kemungkinan pengembangan Komunitas-komunitas Basis Gerejani dalam semangat dan sikap keterbukaan, demi pembaharuan diri yang terus-menerus, demi pengembangan persaudaraan sejati, dan demi menghadirkan Kerajaan Allah melalui perjuangan demi kebenaran, keadilan, perdamaian, kesetaraan gender, dan lain-lain.

Pada titik ini, rasanya cukup beralasan jika Komunitas-komunitas Basis Gerejani yang ada di Indonesia sekaligus memainkan perannya sebagai Komunitas-komunitas Basis Manusiawi. Sembari tetap setia terhadap wahyu Kristen dan terhadap misi evangelisasi Gereja, para anggota Komunitas-komunitas Basis Kristiani juga saling berhubungan dan berinter-aksi dengan sesama yang bukan Kristen. Di dalam komunitas-komunitas manusiawi semacam ini, terbukalah peluang yang semakin besar dalam  membangun dialog, kerjasama dan solidaritas dengan seluruh masyarakat dari berbagai latar-belakang budaya, agama,
suku, ras, dan golongan.

Di akhir makalah ini, penulis menyodorkan beberapa refleksi teologis dan evaluasi terhadap Komunitas-komunitas Basis Gerejani di Indonesia dewasa ini, yang juga diharapkan menjadi Kelompok-kelompok Basis Manusiawi dalam rangka membangun dialog, kerjasama, dan solidaritas dengan yang lain. Selanjutnya, meskipun terdapat cukup banyak “masalah krusial” menyangkut kemanusiaan yang dialami masyarakat Indonesia pada umumnya dewasa ini yang dapat dijadikan entry point bagi perjumpaan
dan dialog dengan yang lain,  namun dalam rangka kontekstualisasi teologi yang khas Indonesia, rasanya masih tersisa “pekerjaan rumah” yang tidak ringan bagi kaum beriman pada umumnya sebagai teolog-teolog
lokal (termasuk penulis sendiri) untuk terus mengeksplorasi lebih jauh serta mengidentifikasi masalah krusial tertentu menyangkut penderitaan dan krisis  sebagai locus theologicus dan wahana perjumpaan dan dialog dengan yang lain itu.

2. Membangun Komunitas-Komunitas Basis Gerejani di Indonesia Dewasa Ini

2.1. Beberapa Alasan Mendesak

Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI), yang berlangsung di Caringin, Bogor, pada tanggal 1 – 5 November 2000, mengambil tema “Membangun Komunitas-komunitas Basis Gerejani Menuju Indonesia Baru”.

Dalam lembaran kerjanya, Panitia Persiapan menegaskan bahwa konteks sosial yang menuntut pembaharuan Komunitas-komunitas Basis Gerejani merupakan sebuah kebutuhan mendesak di Indonesia. Panitia menulis, “Reformasi menuju demokratisasi, tentu saja berarti memulihkan kedaulatan kepada rakyat….Dalam pemahaman ini, reformasi disejajarkan dengan kebutuhan kita di dalam kehidupan Gereja untuk membuat kaum awam semakin otonom, khususnya di dalam level sosial, moral dan semangat kristiani sebagai prinsip dan motivasinya.”

BACA JUGA :  Catatan Awal Tahun Ketua MPR RI: Fokus Pada Stabilisasi Harga Sembako         

Sesungguhnya, pembaharuan menyeluruh di dalam kehidupan sosial-politik juga menuntut pembaharuan menyeluruh di dalam Gereja sendiri.

Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama di Indonesia (Bagian I)
Narasumber RD. Drs..Hironimus Pakaenoni, L.Th (kanan) dan Moderator RP. Yohanes Orong, SVD, S.Fil., M.Pd. (Foto: Walburgus Abulat)

 

2.1.1. Pembaharuan Di Dalam Kehidupan Gereja

Dalam konteks hidup menggereja di Indonesia dewasa ini, perubahan pola pastoral dari “top down” dengan karakter klerikal-otoritatif ke pola pastoral “persekutuan setara” yang merangkul seluruh Umat Allah, sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum era reformasi politik di Indonesia sekitar tahun 1997/1998. Hal ini kiranya sejalan dengan semangat  pembaharuan Gereja yang telah dirintis oleh Konsili Vatikan II (1962 – 1965), yang bermaksud mengubah pola Gereja yang terlampau mirip dengan gaya monarki absolut ala Eropa sejak era Imperium Romanum hingga abad kesembilan belas. Dalam bab kedua dari Konstitusi Dogmatis mengenai Gereja, Konsili Vatikan II menggambarkan Gereja sebagai Persekutuan Umat Allah, yakni para musafir yang sedang mengembara di dunia ini.

Karena itu, Gereja hendaknya tidak lagi dilihat sebagai sebuah piramide, melainkan sebagai sejumlah besar lingkaran yang terjalin satu sama lain”. Dioses dan paroki terdiri dari persatuan kelompok-kelompok kristiani yang saling terhubung. Sejak Konsili Vatikan II, muncul sejumlah istilah, seperti: “Gereja Kolegial” yakni Gereja yang dipimpin oleh Dewan para Uskup, Imam, dan Umat Awam; “Gereja Sinodal”, yakni Gereja yang berjalan bersama-sama; “Gereja yang menggarami dunia”, dan lain-lain.

Karena itu, dioses-dioses dan paroki-paroki yang masih menghayati pola piramidal harus diubah menjadi dioses-dioses dan paroki-paroki yang dirancang oleh pola persahabatan. Gaya kepemimpinan otoritatif yang didasarkan pada status tahbisan seharusnya diubah menjadi gaya kepemimpinan partisipatif yang merangkul dan melibatkan seluruh umat seturut amanat Baptis, Krisma, dan Ekaristi. Perubahan dari pola lama Gereja piramidal ke pola lingkaran-lingkaran baru dialami secara efektif pada level basis di dalam kelompok-kelompok akar-rumput, yakni di dalam komunitas-komunitas basis gerejani.

Sesungguhnya keseluruhan pembaharuan di dalam Gereja Universal dewasa ini yang didorong oleh Vatikan II telah dialami di Indonesia sekitar tahun 1970-an.

Sayangnya, ketika Gereja Indonesia hendak memperbaharui kehidupan dan karya Gereja demi umat dan untuk berbagi tanggungjawab dalam hal misi Gereja, rezim Soeharto justru sedang melakukan hal yang sebaliknya: merampas hak-hak sosial, politik, dan ekonomi rakyat dan memusatkan semua kekuasaan Negara di tangan segelintir personel terpilih. Sejauh komunitas-komunitas kecil yang terbentuk di paroki-paroki masih tetap dijiwai pola-pola lama Gereja, yakni pola-pola piramidal-hirarkis, mereka tentu saja bukanlah komunitas-komunitas basis gerejani, melainkan lebih sebagai kelanjutan atau bahkan penegasan dari Gereja klerikal lama. Komunitas-komunitas kecil hanya dapat menjadi komunitas-komunitas basis gerejani jika mereka dibangun seturut wawasan dan semangat Vatikan II.

obor ormas

Fakta menunjukkan bahwa masih ada banyak pemimpin tertahbis yang memandang dan memperlakukan komunitas-komunitas basis gerejani seturut model klerikal-piramidal, sementara kebanyakan kaum awam memandang komunitas-komunitas basis gerejani sebagai semacam basis bagi kehidupan sosial-spiritual mereka. Ambiguitas ini tentu saja merupakan rintangan bagi pembangunan komunitas-komunitas basis gerejani.

Jelaslah bahwa pembaharuan gerejani yang didorong oleh Konsili Vatikan II nyatanya bertentangan dengan proses konsolidasi kekuasaan ekonomi, politik, dan militer di bawah rezim Soeharto. Sembari menyaksikan
runtuhnya rezim ini sekitar tahun 1997/1998, Gereja Indonesia berjuang untuk menghidupkan kembali wawasan-wawasan Konsili Vatikan II, untuk menyuburkan akar-akar Gereja yang masih hidup dan menumbuhkannya di era kerusuhan sosial di bawah rezim Soeharto. Dalam konteks ini, komunitas-komunitas basis gerejani yang diinspirasi semangat Konsili Vatikan II merupakan sarana sekaligus wadah yang kuat untuk memulihkan kembali harga diri serta martabat seluruh umat.

BACA JUGA :  Asal Omong - Kerangkeng Manusia di Langkat

2.1.2. Demokratisasi Negara

Selama tiga puluh dua tahun (1965-1997) rezim Soeharto membangun sebuah Negara otoritatif-militer dengan karakter otokratis-tunggal. Sembari nampaknya alim, Soeharto dalam kenyataan aktual adalah seorang
pemimpin absolut nan lalim yang menghancurkan siapapun yang berani membatasi keinginannya. Selama tiga puluhan tahun, kekuasaan ekonomi, politik dan militer digenggam segelintir elite di Jakarta.

Gerakan demokratisasi yang dipelopori oleh para mahasiswa pada tahun 1997 bermaksud untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, untuk menurunkan pemimpin-pemimpin ekonomi yang korup dan meruntuhkan rezim militer represif yang menggunakan pola komando “top-down” dan yang mengeksploitasi sumber-sumber alam bangsa demi keuntungan-keuntungan pribadi mereka. Istana “Cendana” Soeharto, takhta kekuasaan yang lalim, yang dikontrol oleh pasukan tentara dan dilindungi para staf politik yang bertindak sebagai kedok-kedok yang sah, secara sistematis menghancurkan nilai-nilai luhur budaya dan agama, dan mengubahnya dengan budaya kekuasaan serta ketamakan yang brutal.

Revitalisasi Komunitas-komunitas Basis Gerejani seharusnya dilihat dalam konteks ini, yakni sebagai gerakan tandingan untuk memulihkan kedaulatanrakyat. 

2.1.3. Tuntutan-tuntutan Pastoral Kini

Sampai dengan awal tahun 1960-an, Gereja di Indonesia pada dasarnya merupakan Gereja territorial tradisional yang pada umumnya dicirikan oleh budaya pertanian dan peternakan. Komunitas-komunitas di paroki-paroki relatif homogen dengan sejumlah besar umat Katolik seperti di Flores, Timor bagian Timur, Sulawesi Utara, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pada umumnya rumah-rumah kediaman saling erdekatan, dan masyarakat jarang meninggalkan kampung halamannya.

Anggota-anggota keluarga dan komunitas selalu hidup bersama dalam suasana harmoni dan akrab. Kehidupan parokial dari para warga paroki sangatlah jelas di mana umat terintegrasi secara penuh ke dalam paroki tertentu dengan pastor paroki mereka.

Gereja nyata yang dihidupi adalah Gereja territorial parokial dengan bentuk tradisional dan institusionalnya. Sejak tahun 1970-an, situasi Gereja berubah secara total. Arus besar modernisasi dan industrialisasi sebagaimana juga migrasi dan urbanisasi yang merembes masuk ke dalam dunia sesudah Perang Dunia Kedua juga dialami di Indonesia pada periode waktu ini. Dalam periode perubahan yang bergerak sangat cepat ini, tata hidup tradisional yang relatif aman dan stabil yang dikenal masyarakat, digantikan dengan gaya hidup baru dan kontras.

Masyarakat ditarik dari akar-akar radisional mereka dan mengalami kebingungan serta alienasi ketika mereka beradaptasi dengan keadaan baru. Situasi ini tentu saja menuntut metode pastoral baru dari pihak Gereja. Dalam kasus ini, Gereja memang harus membaharui, atau lebih tepat, melengkapi model territorial tradisionalnya dengan “model  diaspora modern”. Tepatnya dalam konteks ini, komunitas-komunitas basis gerejani dapat memainkan perannya yang efektif sebagai cara baru hidup menggereja di dunia
modern.

Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama di Indonesia (Bagian I)
Para mahasiswa STFK Ledalero antusias mengikuti Seminar bertema Nasional “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia” yang berlangsung di Aula Santo Thomas Aquinas Ledalero, Jumat (4/3/2022). Foto Walburgus Abulat

 

2.1.4. Gereja Di Tengah Masyarakat Plural

Nyatanya Gereja Katolik di Indonesia cumalah “sebuah kelompok kecil” atau “minoritas” yang berusaha berakar dan bertumbuh di dalam masyarakat yang bergerak secara cepat. Menurut data terakhir (yang diambil tahun 2003), prosentase jumlah umat Katolik di Indonesia adalah 3 % dari total jumlah penduduk, sedangkan Protestan 5 %, Islam 88 %, Hindu 2%, dan Budha sekitar 1%.

Hidup dalam masyarakat plural membutuhkan kepemimpinan yang memiliki keahlian mumpuni dan perspektif yang luas. Pergaulan dengan agama-agama lain juga menuntut kemampuan untuk memahami spirit dan semangat agama orang lain. Bersama dengan semua orang lain di dalam masyarakat, komitmen terhadap urusan agama mesti menghadapi berbagai gesekan dan bentrokan dengan berbagai sektor kehidupan lainnya yang mungkin saja termasuk perebutan kekuasaan.

BACA JUGA :  Dari Komunitas Basis Gerejani Menuju Komunitas Basis Manusiawi: Sebuah Upaya Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog Antar-Agama Di Indonesia (Bagian V)

Gereja Katolik telah melakukan segala upaya untuk membangun hubungan baik dengan agama-agama lain, khususnya dengan agama Islam, misalnya melalui dialog-dialog antar-agama. Bagaimana pun, agaknya mengherankan bahwa segelintir kaum Muslim masih saja terganggu dengan isu “Kristenisasi”, yang berarti evangelisasi orang Kristen terhadap mereka yang sudah memeluk agama-agama lain. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Gereja Katolik dan Islam tidaklah harmoni dalam hal semangat evangelisasi oleh kedua kelompok agama itu. Karena itu, Gereja Katolik harus mencari cara-cara alternatif untuk mempromosikan harmoni di antara kelompok-kelompok agama. Dalam konteks ini, Komunitas-komunitas Basis Gerejani yang diinspirasi dan berakar kuat dalam spirit yang terbuka merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan hubungan baik dan harmoni di antara pluralitas agama di Indonesia.

Pada level sosio-politik, sejarah politik Indonesia mengungkapkan bahwa usaha-usaha dari Gereja Katolik Indonesia untuk masuk ke dalam bidang politik tidak berada dalam semangat perjuangan nasional sebagaimana yang terjadi dengan Serikat Islam, gerakan kiri atau nasionalis. Sambil mengadopsi nama Pakempalan Politiek Katholiek Djawi (PPKD), partisipasi dalam politik sebagaimana dimulai oleh I.J.Kasimo dengan dukungan moral dari dua imam Katolik Belanda, sesungguhnya merupakan gerakan budaya sebagaimana organisasi Budi Utomo. Ini berarti bahwa bagi pendiri partai politik pertama itu, menyandang label “Katolik”, membatasi ide-ide politik pada bidang kepentingan gerejawi. Baru kemudian, dalam keterlibatan politik partai yang semakin meningkat, aspek politik dari ide-ide I.J.Kasimo diberikan penekanan lebih.

Gerakan itu tampaknya untuk memanfaatkan juga doktrin umum yang didasarkan pada nilai-nilai moral orang Jawa dan prinsip-prinsip manajemen umum, yang berasal dari pepatah Jawa, “sepi ing pamrih, rame ing gawe”, yang berarti bahwa orang mesti bekerja keras bagi orang lain sambil mengurangi kepentingan diri sendiri, atau
mengabdi pada kepentingan umum tanpa pamrih. I.J.Kasimo menerjemahkan pepatah itu ke dalam tiga proposisi: (1)tanggungjawab dari para petugas, pejabat dan pemimpin; (2) sedikit bicara, bekerja keras; (3)menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat.

Oleh karena itu, disebut doktrin partai politik yang dikenal dengan nama “Katolik” dalam wacana publik, namun dalam kombinasi dengan beberapa prinsip yang tidak spesifik sifatnya, yang dengan mudah dapat ditemukan dalam kosa kata budaya Jawa sebagaimana juga di dalam buku-buku manajemen. Karena itu juga, dengan mudah dapat dipahami bahwa sesudah partai yang bernama “Katolik” itu bergabung dengan partai-partai lain, orang-orang Katolik cukup apatis dalam hal memiliki partai politik yang didasarkan pada agama. Bagaimanapun, jika Gereja Katolik ingin menemukan beberapa pola berkaitan dengan urusan-urusan sosial, ia harus menjadikan dirinya sebuah kongregasi atau komunitas yang hidup dalam citarasanya  yang sejati (sepenuhnya),
bukannya menjadi pertemuan ritual belaka.

Dalam hal ini, sekali lagi, Kelompok Basis Gerejani, yang dapat memutuskan garis-garis pemisah di antara para anggotanya, serta di antara Gereja Katolik dan pemeluk-pemeluk agama lain, merupakan pola yang cocok dengan maksud ini. Lebih dari itu, menjadi “kelompok kecil” atau “minoritas”, rasanya mustahil jika Gereja Katolik di Indonesia memilih politik sebagai bidang/lapangan pengabdiannya bagi Negara dan Bangsa. Hal ini disebabkan karena dalam prosedur demokratis yang harus konsisten dengan prinsip “satu orang – satu suara”, maka tentu saja orang-orang Katolik Indonesia akan selalu berakhir sebagai partai politik yang tidak diperhitungkan, di mana suara mereka hampir tidak terdengar di tengah-tengah gegap-gempitanya persaingan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. (BERSAMBUNG: …2.2. Prioritas Gereja Lokal)

knpi
hanura

Leave A Reply

Your email address will not be published.