Jawaban untuk Senior Alexander Longginus

Oleh John Bala, SH (Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra)

236

 

Penulis / John Bala, SH adalah Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra.

 

SAYA akan menjawab secara umum saja dari seluruh inti pernyataan ini:

1. Hukum itu pengetahuan universal, mudah diakses dan gampang dipahami terutama bagi mereka yang berminat walau-pun bukan sarjana hukum.

 

2. Masyarakat Adat tidak akan pernah punah, kecuali sengaja dipunahkan oleh kelompok tertentu yang hendak menguasai wilayah adatnya demi pembangunan. Masyarakat adat itu dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Mereka tidak statis seperti yang kita kehendaki.

 

3. Benar gaung masyarakat adat secara lebih formal, konsolidatif dan terorganisi seantero Indonesia diawali pada pertemuan masyarakat adat di Hotel Indonesia Jakarta 1999. Deklarasinya dikumandangkan pada tanggal 17 Maret 1999 dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pak Alex Longginus dan saya sebagai Yuniornya hadir ketika itu. Yang berbeda saya tetap konsisten pada garis perjuangan sementara pak Alex hijrah ke Legislatif dan kemudian Eksekutif.

 

4. AMAN saat ini secara structural terdiri dari Pengurus Besar (PB) yang dinakodai oleh seorang Sekjen dan Dewan Nasional Aman (Daman). Di Daerah ada Pengurus AMAN Wilayah dan Pengurus Daerah. Anggota AMAN di NTT ada sekitar 70-an Komunitas.

 

5. Betul satu-satu-nya Bupati Sikka yang telah membebaskan sebagian lahan HGU untuk pemukiman masyarakat adat Suku Soge Natarmage yang tinggal di Utanwair/Wairkung adalah Bapak Alexander Longginus pada awal/pertengahan tahun 2004. Tempat tersebut terletak di Desa Nangahale depan Sekolah SMA dan SMK.

 

6. Moat Geron dan sekarang anaknya Emanuel Geron adalah keturunan dari masyarakat adat Suku Soge Natarmage yang diberikan kewenangan oleh Tana Pu’an utama Suku Soge Natarmage keturunnya Moat Gabriel Manek untuk mengurus wilayah adat di wilayah pesisir dan sekaligus menjaga Nuba Nanga. Sementara di Bagian Barat diberikan pengurusannya kepad keturannya Moat Nikolaus Nurak Heret.

BACA JUGA :  Serise dan Luwuk!

 

7. Soal sejarah dan bukti tanah adat, kelembagaan adat, aturan main dan tempat ritual sejak tahun 2015 kami telah menghimpun dalam satu tulisan ketika hendak berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri BPN/ATR. Semua informasi ini kami peroleh dari pengalaman dan proses pendampingan bertahun-tahun bersama mereka.

 

8. Benar kalau kata Gabriel Manek sebagai Tana Pu’an bahwa : , “Tanah Nanga Hale” ini adalah tanah dibawah Kekuasaan Tana Puan Natar Mage secara turun temurun, namun sejak nenek moyong mereka, mereka tidak pernah garap atau tempat tanah ini, kecuali hanya menjadi ” NUBA NANGA” tempat upacara sesajen untuk berburuh atau melaut. Karena sejak tahun 1912 telah dikuasai Hindia Belanda dan seterusnya HGU hingga tahun 2013. Total penguasaan oleh pihak lain sudah berlangsung lama atau sekitar 101 tahun.

 

9. Soal Yoseph Lewor Goban yang pindah Agama dan menjadi Yusuf Lewor Goban… dari dirinya sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan kasus HGU. Kecuali penafsiran dari pihak lain. Persoalan yang sesungguhnya sehingga Yoseph Lewor Goban pindah agama adalah: ketika dia terpilih menjadi Kapala Desa dan ketika hendak mengambil sumpah dan janji pelantikannya Pastor yang ada di Nangahale menolak mendampingi secara katolik kerena alasan Yoseph Lewor Goban pernah bercerai dan kawin lagi tanpa ikatan pernikahan secara katolik. Akibatnya, Yoseph Lewor Goban melakukan pembangkangan dengan cara pindah agama untuk memenuhi syarat formal pelantikan Kepala Desa tersebut. Kalau tidak demikian maka ada kemungkinan dibatalkan. Dalam kasus ini mungkin sikap Yoseph Lewor Goban ini menunjukan kerapuhan iman, tapi kalau berniat menghubungkan dengan kasus HGU sebagai sebab, tentu tidak benar.***

BACA JUGA :  Pemerintah Abai Menjalankan Mandat UUD’45: Jawaban Untuk Wue Marianus Gaharpung
kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.