Kesalahan Logika Hukum Berbahaya Bagi Masyarakat

Oleh Marianus Gaharpung, dosen FH Ubaya & Lawyer di Surabaya

314

 

Dosen Ubaya Marianus Dukung Perjuangan Pastor dan Suster Hentikan Penarikan Guru Negeri dari Sekolah Swasta di Sikka
Dosen Universitas Surabaya (Ubaya) Marianus Gaharpung. (Foto istimewa)

 

CATATAN buat ade John Bala, Advokat/Pejuang Masyarakat Adat Bali- Nusra.

1. Ex Falso Quodlibet ( Kesalahan berpikir kesimpulan seenaknya).

Kami sebagai pendidik bangga jika anak didik berhasil di masyarakat sebagai sarjana hukum, lawyer doktor bahkan profesor. Dan, salah satu diantaranya adalah ade John Bala yang luar biasa pengetahuannya tentang hukum dan masyarakat adat. Kali ini dalam menanggapi buah pikiran ade John Bala bahwa “Pemerintah Abai Menjalankan Mandat UUD 1945”. Mohon maaf dalam menanggapinya kami bukan sedang memberikan kuliah kepada ade Jhon Bala dan warga publik pembaca tetapi sama sama kembali mengingat mata kuliah Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia. Eksistensi negara tidak lain untuk mengatur dan mengontrol negara (bahkan sampai memberi sanksi kepada warganya) demi tercapainya kesejahteraan bersama dalam arti yang luas. Banyak pemikiran atau teori tentang lahirnya negara, tentunya jawabannya berbeda-beda, misalnya :

1. Teori Ketuhanan dimana penganut teori ini F.Y. Stahl, Kranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan, maka terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Terbukti sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

2.Teori Perjanjian, negara bisa ada karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Penganut teori ini Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

3. Teori Kedaulatan ada 2 sub-teori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu:
a. Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini, Paul Laband dan Jellinek.
b. Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini, Krabbe.

Dalam konteks teori kedaulatan negara, maka kami ingin mengkaji bahwa negara Indonesia menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat melalui UUD, Tap MPR, UU, PP, Perpres, Perda, Perdes serta berbagai peraturan yang bersifat mengatur(reguleren) lainnya misalnya, peraturan Menteri, peraturan gubernur bupati walikota termasuk keputusan pejabat atau badan tata usaha negara.

Kami yakin ade Jhon Bala sangat paham bahwa UUD 1945 adalah sumber hukum dasar yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara serta seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks hukum dasar itu artinya memuat dasar-dasar atau hal – hal pokok saja mengenai hukum yang penjabarannya melalui peraturan dibawahnya dengan konsekuensi peraturan di atas akan menghapus peraturan dibawahnya jika ada yang bertentangan( lex superior derogat legi inferiori).

Atas dasar ini, ijinkan ade John Bala mengutip tulisanmu bahwa menurut “Prof. Maria Sumardjono (Guru Besar Agraria Universitas Gajah Mada).
“Hak masyarakat adat atas wilayah adat bukan hak pemberian negara, tapi hak bawaan yang melekat dalam diri masyarakat adat. …… Hak adat itu tidak akan pernah hilang atau hapus kecuali masyarakat adat punah, atau sebagai pemangku/pemilik hak tersebut tidak mau lagi atau melepaskan hak-hak tersebut kepada pihak lain.”
JADI…. “Masyarakat Adat itu ada sebelum Indonesia ada dan sudah diakui dan dihormati keberadaannya dan hak-hak adatnya dalam konstitusi UUD’45. Yang belum itu hanya administrasinya oleh Pemerintah”. Bahwa Prof Maria, kami kenal beberapa tahun lalu pernah mengajar di Program Kenotariatan FH Ubaya. Keahlian beliau tentang tanah ini masuk rumpun ilmu hukum administrasi negara yang mengkaji bagaimana negara (pemerintah) hadir untuk menata, menertibkan dan mengawasi agar subyek hukum baik perorangan, badan hukum, badan usaha milik negara dan termasuk masyarakat adat (hak ulayat).

BACA JUGA :  Legal Standing dan Legalitas Terhadap Status Tanah HGU di Tanah Ai (Tanggapan Atas Tulisan John Bala, SH)

Kami tertarik dengan pernyataan Prof. Maria,…. “Masyarakat Adat itu ada sebelum Indonesia ada dan sudah diakui dan dihormati keberadaannya dan hak-hak adatnya dalam konstitusi UUD’45. Yang belum itu hanya administrasinya. Konteks ini, semoga pemikiran kami keliru, bahwa Ade John Bala jangan mensalahartikan bahwa masyarakat adatnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan maka OTOMATIS cukup diarministrasikan saja. Kalau logika pikirnya ade John Bala sederhana seperti ini, kasihan warga suku Sogen dan Goban di Tanah Ai yang daya nalar sangat minim bisa saja lalu menganggap Pemerintah Kabupaten Sikka (Pemkab Sikka) adalah biang keroknya karena tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengakuan masyarakat adat Tanah Ai dan hak ulayat kedua suku. Ini dugaan kami sangking bersemangatnya ade John Bala akhirnya lupa bahwa ratio legis dari peraturan adalah mengatur dan mengawasi bukan mengadministrasikan saja alias TUKANG STEMPEL. Adanya Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak lain untuk mengatur dan mengawasi agar masyarakat adat di Tanah Ai ini dan semua suku di Tanah Air jangan tumbuh liar dan memaksakan kehendak untuk diakui akhirnya mengganggu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Jadi sekali lagi, kalau dasar pemahaman ade John Bala sesederhana seperti itu sangat tidak elok memberikan narasi kepada kedua warga di Tanah Ai untuk memperjuangkan hak ulayatnya dengan mengatakan walaupun Pemkab Sikka tidak memberikan pengakuan, maka kami tetap berjuang untuk membela dan terus berusaha agar kedua suku ini memiliki legalitas dan legal standing sebagaimana diakui UUD 1945.

Untuk hal ini ijinkan kami memberi ilustrasi agar memahami bahwa masyarakat adat sudah ada mendahului adanya negara, maka diakui dalam Pasal 18 UUD 1945. Perlu diingat bahwa kehadiran masyarakat dari hitungan usia masih terlalu amat muda dibandingkan kehadiran umat manusia di dunia ini sehingga negara juga wajib mengakui dan memasukan manusia (warga negara) dalam konstitusi UUD 1945 dengan adanya hak dan kewajiban negara memberikan pemenuhan ekonomi politik serta hak sosial kepada warga negara. Pertanyaannya apakah OTOMATIS negera wajib memenuhi hak warga negara seperti dikatakan ade Jhon Bala, hanya belum ADMINISTRASI SAJA? Jawaban pasti TIDAK. Atas dasar pemikiran yang sederhana, kami mencotohkan saudara Albert (nama samaran) melamar mau masuk calon ASN padahal Albert tidak memiliki kualifikasi layak untuk jadi ASN tetapi dengan pemahaman yang minim lalu tetap memaksakan kehendak ajak teman temannya datang demo/unjuk rasa di bagian penerimaan calon PNS di Pemkab Sikka dengan mengatakan kami harus diterima karena sebagai warga negara mempunyai legalitas dan legal standing yang diakui UUD 1945. Ini logika sesat atau logika jungkir balik seperti dikatakan ade John Bala.
Ada contoh lain lagi, Hendrik dan Maria (nama samaran) baru berusia 16 tahun berniat menikah padahal syarat minimal 19 tahun (dasar putusan MK), lalu karena pemahaman yang minim bahwa dalam UUD 1945 mengakui legalitas dan legal standing manusia Indonesia dalam hak politik sosial kemasyarakatan termasuk dalam urusan rumah tangga (perkawinan) dengan adanya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, datang menemui Pastor Paroki Thomas Morus, Romo Lorens Noi, katanya kami mohon gereja WAJIB menikahkan kami. Dalam hal ini sudah pasti Romo Lorens akan mengatakan pihak gereja perlu memeriksa semua persyaratan termasuk mengumumkan menjelang pernikahan bahwa barangsiapa yang tahu atas halangan pernikahan kedua pasangan ini mohon segera melapor Pastor Paroki. Apakah karena pengakuan dalam UUD 1945 dan UU Perkawinan, maka OTOMATIS gereja Wajib setuju atau hanya mengadministrasikan saja? Jawaban pasti TIDAK. Karena ini logika sesat alias jungkir balik.

BACA JUGA :  Jawaban untuk Senior Alexander Longginus

2. Legalisasi oleh Pemkab Sikka. Maaf ade John Bala, kembali kami kutip bahwa “sepakat Perintah UUD Pasal 18B yang kemudian harus dilaksanakan oleh Permendagri No: 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat itu bersifat imperative. Artinya: bersifat perintah yang harus dijalankan. PERTANYAANNYA perintah ini kepada siapa? Siapa yang harus menjalankan TANGGUNG-JAWAB/KEWAJIBAN pengadministrasian hak-hak masyarakat adat? Masyarakat adat sendiri kah?”

Jawabannya pengadministrasian sudah pasti bukan masyarakat tetapi negara dalam hal ini Pemkab Sikka. Apakah Pemkab Sikka takut nanti akan bermunculan suku suku yang memaksa agar diakui sebagai masyarakat adat? Pemkab Sikka tidak mau dianggap hanya ADMINISTRASIKAN saja alias TUKANG STEMPEL. Mengapa Pemkab Sikka tidak hanya mengadministrasikan karena jika seperti itu akan begitu mudah alias liar oknum oknum mengatasnamakan suku suku lalu mengklaim sebagai masyarakat adat dengan tanah ulayatnya agar wajib diakui sebagaimana diakui UUD 1945. Ini akan berbahaya!Contoh di Kecamatan Nita dengan adanya suku- suku lalu mulai mengklaim tanah tanah dari wilayah Nita, Ritapiret Ledalero, Nilo turun terus Biara Karmel, Lepo Gete(keuskupan) rumah sakit Tc. Hillers terus sampai Wolomarang tanah ulayatnya masyarakat adat suku Nita. Suku suku di Nelepun akan bermunculan mengklaim tanah dari Nele, SMA Sint Gabriel Thomas Morus Lapangan umum Kota Baru sampai kampung islam menjadi hak ulayat masyarakat adat suku Nele. Pertanyaannya, mengapa suku suku di Nita Nele dan suku suku lain di Sikka tidak getol seperti kedua suku di Tanah Ai? Apakah suku suku tidak mempunyai adat istiadat, tempat pemujaan nenek moyang dan lain lain? Kami yakin PASTI ADA.

Pertanyaannya, mengapa ade John Bala dan kedua suku di Tanah Ai tidak berjuang untuk pengakuan hak ulayat atas tanah dari Tanah Ai, Wairterang, Waigete menjadi hak ulayat masyarakat adat dari kedua suku tersebut justru hamparan tanah yang begitu luas ada kepala dan lain lain begitu ngotot diperjuangkan dengan mengatasnamakan Pasal 18 D UUD 1945 sampai- sampai mengatakan jika Pemkab Sikka tetap tidak mengakui dengan mengeluarkan surat keputusan, maka kami tetap berjuang menguasai tanah Nangahale sebagai hak ulayat berdasarkan 18 D UUD 1945 jelas ini logita akrobat yang sedang dipertontonkan John Bala dan kedua suku Tanah Ai di depan publik Nian Tanah Sikka.

BACA JUGA :  Ketika Tetesan Vaksin Covid-19 SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere Pererat Toleransi Agama di Kabupaten Sikka

Jika Pemkab Sikka diminta untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk eksistensi kedua suku di Tanah Ai, apakah tidak melanggar aspek kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Apakah hanya untuk kedua suku itu saja apalagi keberadaan bukti tertulis minim hanya andalkan cerita turun temurun, kubur tempat pemujaan dan lain lain padahal suku suku lain di Sikka juga memiliki hal yang sama? Jika ade John Bala bersama warga kedua suku tersebut memintah DPRD Sikka membuat Peraturan Daerah Inisiatif Dewan apakah Perda tersebut hanya untuk kedua suku di Tanah Ai tersebut? Padahal ratio legis Perda adalah berlaku universal untuk semua warga Sikka bukan untuk suku Soge dan Goban. Untuk itu sebagai kaka dan ade yang paham hukum dan apalagi sebagai lawyer untuk mendapatkan legalitas dan legal standing dari kedua suku tersebut bisa dilakukan dengan tindakan litigasi dan non litigasi serta maaf tidak perlu demo unjuk rasa kurang etik dan strategi. Oleh karena itu, langkahnya sebagai berikut:

1. Keputusan tata usaha negara fiktif positif (KTUN Fiktif Positif), adalah sikap diam atau pengabaian pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hukum perdata, dalam hitungan waktu tertentu, tidak memberikan penetapan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan maka dimohonkan penetapan pada PTUN. Artinya ade John Bala wajib siapkan benar- benar data -datanya (bukti otentik) jangan hanya cerita turun temurun serta jangan sekali -sekali diartikan hanya butuh ADMINISTRASI saja pasti dikabulkan penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Nanti kecewa dan justru kasihan kedua suku Tanah Ai.

2. Dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung peraturan dibawah undang undang termasuk Permendagri No. 52
Tahun 2014.

3. Bersurat ke Mendagri memohon agar Permendagri No. 52 Tahun 2014 dibatalkan(asas contrarius actus). Dengan alasan (posita), masyarakat adat sudah mendapat legitimasi dan legal standing berdasarkan Pasal 18 D maka Gubernur, Bupati atau Walikota hanya melakukan PENGADMINISTRASIAN SAJA tidak perlu ada panitia untuk verifikasi. Dan, memohon menerbitkan Permendagri baru yang isinya Pemerintah daerah HANYA MENGADMINISTRASIKAN SAJA.

Sekian saja semoga tulisan ini ada berkah buat ade John Bala dan khususnya bagi Suku Soge Natarmage dan Goban Runut di Tanah Ai. (Even though evil is as fast as the wind but arriving at the finish line is the truth / walaupun kejahatan lari secepat angin, tetapi yang tiba di garis finis adalah kebenaran).***

(Catatan: Segala resiko terkait isi opini menjadi tanggung jawab pribadi penulis bukan Redaksi)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.