Legal Standing dan Legalitas Terhadap Status Tanah HGU di Tanah Ai (Tanggapan Atas Tulisan John Bala, SH)

Oleh Marianus Gaharpung, S.H., M.S. (Dosen Universitas Surabaya / Ubaya)

484
Kesalahan Masa Lalu Memilih Pemimpin Sikka Jangan Terulang Lagi di 2024
Penulis / Marianus Gaharpung, SH, MS

 

KAMI apresiasi dan bangga dengan tulisan John Bala terhadap tanah HGU Tanah Ai.  Mengapa kami tidak menggunakan eks HGU karena dari aspek legalitas sebelum ada pencabutan atau pembatalan dari pejabat tata usaha negara (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN) atas HGU tersebut maka sertipikat HGU masih sah dikuasai/dimiliki oleh Keuskupan dalam hal ini PT. Krisrama (asas presumption iustae causa).

Ketika membaca tanggapan John Bala sangat berharap narasi yang baik tersebut disertai bukti hukumnya yang valid supaya publik Nian Tanah Sikka mengetahui seberapa kuat perjuangan untuk rakyat kecil dan tertindas sebagai ciri iman Kristiani. Akhirnya kami bertanya, apakah kedua suku ini sungguh memiliki legalitas sebagai bukti hak atas tanah tersebut? Alat buktinya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bukti surat yang asli. Karena apapun narasi yang kita bangun dan membuat orang terkagum-kagum tetapi jika tidak ada bukti akurat dan berdasarkan ketentuan peraturan, maka semua itu nihil. Oleh karena itu, kami mulai dengan:

Satu. Aspek Legal standing, mengapa dimulai dengan legal standing karena hal ini menunjukkan keabsahan bertindaknya seseorang atau badan hukum dalam melakukan perbuatan atau tindakan  hukum. Atas dasar itu, ketika saudara John Bala mengatakan bahwa dalam konstitusi UUD NKRI Pasal 18 D, UU Kehutanan, UU Agraria, UU Lingkungan serta peraturan sektoral lainnya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, pertanyaannya adalah apakah masyarakat adat Tanai Ai dari Goban Runut dan Soge Natarmage sudah mendapat legal standing dari Pemerintah berdasarkan surat nomor, tanggal  dan tahun berapa kedua suku ini disahkan menjadi masyarakat adat karena ini perintah peraturan perundang-undangan. Karena menafsirkan pengakuan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD NKRI dan UU lainnya, itu artinya kedua masyarakat adat tersebut sudah terlebih dahulu dan mendapat pengakuan pemerintah. Karena tidak bisa ada kumpulan orang dalam satu wilayah secara turun temurun, punya mahe(tempat pemujaan) punya kubur nenek moyang maka masyarakat tersebut otomatis mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika demikian di Nian Tanah Sikka banyak sekali masyarakat adat dan hampir setiap hari atau minggu RDP dengan DPRD Sikka menuntut hal- hal yang sama dan barangkali John Bala sebagai pendamping karena kapasitas Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (Wilayah Bali Nusra).

Berbicara tentang masyarakat adat sudah pasti John Bala, lebih menguasai dari kami tetapi rasanya tidak salah dijelaskan bahwa

Kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya sederhana saja, apakah kedua masyarakat adat di Tanah Ai memiliki benda adat, sistem nilai yang menentukan pranata adat, norma hukum adat yang berlaku khusus di Tanah Ai? Sifatnya wajib bahwa unsur- unsur tersebut di atas adalah komulatif bukan alternatif terpenuhi jadi jangan menetap disitu, ada kubur ada mahe(tempat pemujaan) sudah dianggap masyarakat adat. Karena contoh mahe ini selalu saja ada di masyarakat Nian tanah Sikka.

BACA JUGA :  Dosen Ubaya Marianus Dukung Perjuangan Pastor dan Suster Hentikan Penarikan Guru Negeri dari Sekolah Swasta di Sikka

Dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

ada wilayah hukum adat yang jelas;

ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;

dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Satu pertanyaan saja, apakah kedua suku ini punya peradilan adat yang berlaku sampai saat ini? Jadi jangan menggunakan UU Kehutanan untuk pendasaran pembenaran kedua suku ini. Sekali lagi pertanyaan kepada John Bala, apakah semua ini sudah terpenuhi dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah terhadap kedua suku ini?

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri 52/2014”). Dalam peraturan tersebut, digunakan istilah ‘wilayah adat’, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

identifikasi masyarakat hukum adat;

verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan penetapan masyarakat hukum adat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Permendagri 52/2014 kemudian berbunyi:

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi  dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencermati:

BACA JUGA :  Seminari Tinggi Ritapiret dalam Serpihan 28 Tahun Memori Gempa Tektonik 12 Desember 1992

sejarah Masyarakat Hukum Adat; wilayah Adat; hukum Adat;

harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Sekali lagi pertanyaannya, apakah selama ini melalui Pemerintah Kabupaten Sikka sudah melakukan tahapan verifikasi  terhadap kedua suku dan suku suku lain di Nian Tanah Sikka?

Kami sangat bersyukur jika sudah ada pengakuan atau surat keputusan dari Pemerintah ada di tangan John Bala sehingga sebagai dasar perjuangan saudara. Dan, jika adapun pengakuan dari negara terhadap kedua suku tersebut, apakah ada bukti bahwa keseluruhan tanah tersebut adalah milik hak ulayat kedua suku itu jika cerita turun temurun itu sejarah saja bukan bukti hukum. Apalagi sudah berapa generasi jika dihitung dari sekarang. Jika tidak ada bukti valid, maka perjuangan yang dilakukan selama ini diduga melanggar hukum. Dan, John Bala tidak bisa mengatakan kedudukan hukum dari Keuskupan dan kedua masyarakat ini sama-sama sebagai pemilik terhadap tanah tersebut. Jika John Bala tidak bisa membuktikannya, maka akan melahirkan implikasi hukum bahwa ketika ada orang yang melakukan aktivitas di atas tanah tersebut bisa diduga ini tindakan penyerobotan tanah HGU Pasal 167 KUHP ayat (1) yang dikuasai Keuskupan atau PT. Krisrama.  Jika sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, maka ini ada dugaan tindakan penggelapan barang tidak bergerak pasal 385 KUHP. Seharusnya Keuskupan atau PT. Krisrama punya legal standing melapor oknum yang masuk dan jual tanah-tanah tersebut kepada pihak lain ke aparat Polres Sikka tetapi orang orang di Keuskupan bukan tipe demikian, selalu berusaha menyelesaikan suatu persoalan dengan tenang dan kasih.

Dua. Legalitas atas klaim kedua masyarakat adat terhadap tanah HGU Keuskupan atau PT. Krisrama. Pertanyaannya apakah kedua suku tersebut memiliki legalitas terhadap tanah tersebut, maka kembali kepada pertanyaan nomor 1 apakah masyarakat adat secara normatif memiliki legal standing. Jika kedua masyarakat adat ini hanya mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari kedua suku tersebut lalu datang rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sikka dengan tanpa menunjukkan legalitas diri atau sukunya, seharusnya DPRD Sikka tidak wajib melayani dan sangat boleh jadi yang hadir di gedung Kulababong Jumat tanggal 10 Juni lalu tidak murni keturunan dari kedua suku tersebut. Apakah perjuangan Jhon Bala murni untuk orang kecil dan tertindas sebagai wujud iman Kristiani, hanya John Bala dan Tuhan saja yang tahu. Dan,  John Bala pasti sangat tahu ketika massa datang ke gedung kulababong dengan tidak jelas identitasnya, maka itu tidak menggambarkan suatu perjuangan untuk kebenaran hakiki tetapi hanya demi meraih kepentingan sesaat.

BACA JUGA :  Watak Alienatif Turisme Komodo

Saudara John Balla mengatakan  bahwa Belanda datang dan menyewa tanah tersebut dari kedua suku tersebut apakah didukung dengan bukti otentik ditanda tangan oleh pihak Belanda dan kepala Suku ketika itu asli atau hanya tulis tangan? Semua perlu pembuktian laboratorium foreksik (tentang keaslihannya) bukan hanya narasi yang sedap didengar dan dibaca. Ketika John Bala mengatakan Belanda sebagai perampok, pertanyaannya, siapa yang dirampok dan siapa yang menyaksikan tindakan perampokan Belanda terhadap tanah yang katanya dimiliki kedua suku tersebut. Jika keyakinan John Bala seperti itu datang saja ke Kedutaan Belanda di Indonesia atau sekalian ke Presiden Indonesia dengan bukti bukti yang dimiliki siapa sangka perjuanganmu membawa hasil untuk orang kecil dan teraniaya.

Kaitannya dengan legalitas tanah HGU Keuskupan dalam hal ini PT. Krisrama, sampai detik ini masih legal/sah karena dalam proses pengurusan dan sudah ada surat dari Kementrian Agraria Tata Ruang/BPN  agar Kantor Pertanahan Sikka berkoordonasi dengan BPN Provinsi NTT untuk segera proses dengan luas tanah sesuai permohonan kepada negara. Dan, perlu kami tegaskan kembali bahwa John Bala mengatakan ada surat dari pemerintah bahwa tanah HGU terlantar sehingga belum diproses, maka perlu kami tegaskan sudah ada surat pencabutan atas tanah terlantar dari pemerintah sehingga  tidak cacat dan sah untuk kelanjutan proses sertipikat HGU. Oleh karena itu, Jonh Bala SH apalagi sekarang sudah sah menjadi advokat, sangat paham cara penyelesaian yang beretika dan sesuai hukum acara yakni litigasi dan nonlitigasi. John Bala sebagai Koordinator Perhimpunan Perjuangan Masyarakat Adat Wilayah Bali Nuara dengan kewenangan yang ada bersurat saja kepada PT Krisrama, Bupati, Ketua DPRD dan Forkopimda khusus (Kejari Sikka, Ketua PN Maumere dan Kapolres Sikka) minta dialog untuk penyelesaian secara elegan demi cita cita dan misi untuk orang kecil dan terindas pasti mendapat jalan yang terbaik. Justitiae non est neganda, non differenda – keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda***

(Catatan: Segala resiko terkait isi opini ini menjadi tanggung jawab penulis bukan Redaksi Pojokbebas.com)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.