Mantan Bupati Sikka Alex Longginus Ajak Elemen Warga Telusuri  HGU Nangahale Untuk Kepentingan Lebih Besar

307

 

Catatan Sederhana Tentang Tanah HGU Nangahale
Drs. Alexander Longginus mantan Bupati Sikka. (Foto: istimewa)

 

MAUMERE, Pojokbebas.com-Aktivis LSM yang juga Mantan Bupati Sikka Drs. Alexander Longginus mengajak semua elemen warga Sikka  untuk menelusuri dan  berdialog seputar Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale di bawah  satu “Tedang” (bale-bale bambu)  untuk kepentingan bersama yang lebih besar. “Mari kita  sama-sama telusuri dan berdialog di satu ” Tedang” untuk kepentingan bersama yang lebih  besar,” demikian rilis yang diterima media ini dari Mantan Bupati Sikka Alexander Longginus, Senin (20/6/2022).

Pernyataan Alexander Longginus bertajuk “Untukmu Saudara Seperjuanganku John Bala, SH-Masih Seputar Tanah HGU Nangahale” ini untuk menanggapi tulisan  John Bala sebelumnya yang berjudul “Jawaban Untuk Senior Alexander Longginus” yang dimuat di Pojokbebas.com edisi Minggu 19 Juni 2022.

Inilah enam poin yang disampaikan Drs. Alexander Longginus dalam tulisannya kali ini.

Pertama, saya menulis “catatan tentang tanah HGU Nangahale” sebenarnya merupakan suatu catatan pengalaman proses menyelesaikan  tanah HGU tersebut antara antara warga yang mengklaim sebagai tanah milik leluhur di satu sisi, dengan  Keuskupan Agung Ende di sisi yang lain, dan  saya tidak  pernah “ajukan pertanyaan” untuk dijawab karena saya hanya ungkapkan apa yang saya lakukan.
Kedua, tentang masyarakat adat, saya menyatakan sudah punah  karena kalau ada itu pun kelompok yang  dibentuk hanya untuk  gerakan perjuangan tertentu  karena tidak  mempunyai kekuatan hukum dan pengakuan sosial oleh masyarakat tertentu. Masyarakat adat harus memiliki struktur seperti  pimpinan adat,ada dua moan watu pitu, ada koko kek, dll seperti  struktur Masyarakat Adat (MA) di sikka,,ada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan adat dan ditaati sampai sekarang? dll dll. Ini yang tidak lihat lagi.

Ketiga, tentang Yosef Lewor Gobang yang ganti nama pun  saya sangat tahu , sampai  pada tidak dilantik jadi kepala desa, itu pun yang tidak lantik, karena  Dokumen Pencalonan dan pemilihan dia jadi kades namanya lain,,sedang saat mau lantik namanya lain sehingga saya tidak melantik . Setelah itu baru dilantik oleh Bupati Drs. Sosimus Mitang,, tapi  hanya  bertahan 3 bulan lalu punya kasus dan jabatannya berakhir di LP. Saya menulis nama dan perubahannya hanya untuk diketahui saja, tidak  bermaksud meminta penjesan dari Saudara saya John Bala.

BACA JUGA :  Angka Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air Terus Menggembirakan

Keempat,  Pointnya bahwa pengakuan lisan oleh MA yang diwakili oleh Lewar Gobang dkk, kemudian dibuat secara tertulis bahwa mereka akan pindah dari ‘tanah yang diserobot” sebelah  selatan Jalan  ke sebelah utara jalan sesuai penyerahan oleh KAE, itu yang harus ditelusuri supaya ada titik penyelesaian saat ini.
Kelima, sSoal pengambilalihan oleh Belanda tahun  1912 itu, maka harus bisa dituturkan kepada kita apa yang terjadi pada waktu itu?? Kalau  istilah pedampokan berarti ada pemaksaan,,orang  sedang tinggal dan garap lahan tersebut lalu diusir paksa dan diambil. Tanah hamparan dari Karmel ke Nangarasong itu, zaman tahun 1960-an sampai tahun 1970-an itu waktu dikatakan tanah “negara” sehingga orang  Koting, Nelle, Nita datang patok dan garap dan merekalah jadi pemilik sekarang.Ini tidak sama???,

Keenam, Mari kita sama-sama  telusuri dan berdialog di satu “Tedang” untuk  kepentingan bersama yang  lebih besar.(*Redaksi*)

 

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.