Masyarakat Adat Ada dan Selalu Ada

Oleh John Bala, SH (Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra)

151
Penulis / John Bala, SH adalah Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra.

 

HORMAT UNTUK SENIOR MARIANUS GAHARPUNG……! MENGAPA saya menggunakan istilah tanah Bekas HGU PT Diag: Karena sejak tanggal 31 Desember 2013 Ijin HGU PT Diag telah berakhir. Lalu hingga saat PT. Krisrama yang akan meneruskan HGU atas nama PT Diag itu, belum mendapatkan ijin Pembaruan HGU dari Kementerian ATR/BPN.

Menurut pasal 16 ayat 1 huruf a PP No. 40 Tahun HGU hapus karena: berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya. Selanjutnya pasal 53 ayat 2 Permen ATR/BPN No: 7 Tahun 2017 menegaskan: hapusnya HGU mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Artinya, hapusnya HGU tidak diharuskan melalui keputusan hukum tersendiri dari pejabat yang berwenang tapi ditentukan oleh berakhirnya jangka waktu ijinnya dalam surat perjanjian atau keputusan pemberian hak sebelumnya.

Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai: “ Apakah masyarakat Adat Suku Goban Runut dan Natarmage sudah mempunyai Legal Standing: Jawabannya Ya… berdasarkan pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kalau belum ada pengadministrasian berdasarkan SK dari Pemerintah Setempat dengan Nomor, Tanggal dan tahun yang jelas, maka pertanyaan lanjutannya… Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tidak mau menjalankan Permendagri No: 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, untuk melakukan tahapan pengakuan terhadap masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage?

Permendagri ini kami anggap sebagai mandate UUD’45 yang harus dijalankan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pasal 2 menegaskan: “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. dan Pasal 3 ayat (1) mengatakan: “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota”. Sampai dengan saat ini, saya belum pernah melihat adanya upaya ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

BACA JUGA :  Ketika SG Institute dan Perennial Institute Perkuat Literasi Jurnalistik, Kewirausahaan dan Digital di Lingkungan Seminari dan Perguruan Tinggi Sedaratan Flores

Berkaitan dengan penyelesaian kasus HGU Nangahale ini, Bupati Sikka atas rekomondasi para pihak dalam sebuah mediasi yang difasilitasi Komnas HAM-RI pernah mengeluarkan SK Nomor: 444/HK/2016 tanggal 11 Nopember 2016 Tentang Tim Terpadu Identivikasi dan Verifikasi terhadap Masyarakat Tana Ai yang Menduduki Tanah Nagara EX Hak Guna Usaha di Nangahale.

Namun SK ini tidak serius dijalankan pemerintah hingga tuntas permasalahannya.
Mungkin ada ketakutan kalau proses ini berhasil membuktikan bahwa masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage bisa membuktikan dirinya atau terbukti ada dan memenuhi syarat, maka tidak ada lagi isu yang bisa digoreng dalam kasus ini. Atau bisa saja masyarakat adat yang lain-pun menuntut pembuktian yang sama untuk kasus yang berbeda.

Kami juga sejak tahun 2019 terus berupaya mengusulkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sikka untuk membantu Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan mandatnya. Tapi masih terkendala oleh prosedur, tehnis, biaya dan kehendak politik para pihak pemangku kepentingan.

Pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage masih memiliki benda adat, system nilai, norma adat? Jawabannya… MASIH sesuai dengan perkembangan dan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, mereka masih menghormati keberadaan Tana Pu’an, Kepala Suku dan Fungsionaris Adat lainnya sebagai pelaksana berbagai ritual adat. Mereka masih punya Mahe dan Nuba Nanga. Mereka punya aturan main, sanksi bagi yang melanggarnya dan system peradilan adat. Saya punya dokumen tentang studi ini. Kami juga pernah melakukan studi bersama UGM atas kerjasamanya dengan ATR/BPN tentang tanah ulayat. Dan yang paling akhir bersama IPB Bogor untuk studi khusus berkaitan dengan eksistensi dan konflik SDA di Tana Ai khusus-nya Suku Soge Natarmage.

BACA JUGA :  Hari Ibu, Tersenyum Untukmu Ibu Pertiwi

Berikut ini saya mau berikan tanggapan atas pernyataan ini “Jika sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, maka ini ada dugaan tindakan penggelapan barang tidak bergerak pasal 385 KUHP. Seharusnya Keuskupan atau PT. Krisrama punya legal standing melapor oknum yang masuk dan jual tanah-tanah tersebut kepada pihak lain ke aparat Polres Sikka tetapi orang orang di KEUSKUPAN BUKAN TIPE DEMIKIAN, SELALU BERUSAHA MENYELESAIKAN SUATU PERSOALAN DENGAN TENANG DAN KASIH” dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Pernah ada masyarakat adat yang ditangkap dan dikriminalisasi; 2) Dengan menggunakan apparat Masyarakat adat diusir paksa keluar dari lokasi tanah HGU; 3) kami sebagai pendamping pada tanggal 26 Januari 2022 diserang di rumah oleh kurang lebih 50 orang karyawan PT. Krisrama, kami direprsi secara mental dan disumpah oleh mereka. Dan lain-lain tindakan di lapangan yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu.

Apakah perjuangan John Bala murni untuk orang kecil dan tertindas sebagai wujud iman Kristiani, hanya John Bala dan Tuhan saja yang tahu. Untuk menjaga kemurnian komitment dan menghindari conflic of interest terhadap perjuangan ini, kami menetapkan standart haram yakni: Haram memaksakan kehendak (harus demokratis), haram menerima bayaran dari masyarakat korban, haram mendapat tanah dari obyek perjuangan ini, haram menerapkan ketidak-adilan dalam distribusi dan haram mengabaikan kepentingan ekologi.

Klarifikasi, Soal sewa-menyewa tidak terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan Belanda (Amsterdam Soenda Compagny yang berkedudukan di Amsterdam Belanda), tapi setelah tanah ini dirampas dari masyarakat adat baru pemerintah Hindia Belanda memberikan hak sewa kepada perusahaan tersebut. Jadi untuk data otentiknya tidak ada pada masyarakat adat.
Soal siapa saksi pada saat perampokan itu, kami hanya punya data berupa cerita secara turun temurun. Saksi-saksi-nya sudah pada mati. Apalagi ini terjadi pada tahun 1912, sudah lama sekali.

BACA JUGA :  Ziarah: Momentum Duc in Altum, Kesempatan Bertolak Lebih Dalam

Soal tanah terlantar itu rujukannya adalah Permen ATR/BPN No: 20 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar. Pasal 1 poin 1, Tanah Terlantar adalah: Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Angka 7 menjelaskan: Kawasan Terindikasi Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, yang belum dilakukan Penertiban.

Di atas tanah bekas HGU PT, Diag tanah kategori ini terdapat seluas 60 % dari 868,730 Ha atau 521,238 Ha tanah terlantar. Karena itu tanah ini harus dikeluarkan dari obyek permohonan Perpanjangan atau pembaruan HGU. Sehingga tanah bekas HGU Nangahale yang boleh dilakukan perpanjangan/pembaruan HGU hanya 40% sisanya atau 347,392 Hektar saja bukan 380 Ha seperti yang diusulkan PT. Krirama sementara ini.

Demikian tanggapan saya untuk Senior Marianus Gaharpung. Tanggapan ini juga mungkin bermanfaat untuk Senior Alexander Longginus.***

(Catatan: Segala resiko yang terkait isi opini ini menjadi tanggung-jawab penulis bukan Pojokbebas.com)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.