kominfo iklan

Mempertimbangkan Pendelegasian Perempuan dalam Proses Adat Perkawinan di Sikka

(Catatan kecil di tengah budaya patriarki)

304
Menata Pariwisata Yang Partisipatif dan Holistik
Penulis Alvares Keupung. Foto istimewa

Oleh: Alvares Keupung*

 

SEPERTI pada hampir seluruh budaya masyarakat di Flores, demikian juga budaya masyarakat di Sikka (kecuali Tana Ài) menganut sistem budaya Patriarki. Budaya Patriarki dipahami sebagai tata kebiasan masyarakat yang menempatkan pria sebagai dominator dalam tata kehidupan sosial. Dalam sistem Patriarki, peran kaum pria lebih mendominasi untuk menata kehidupan bersama, pun termasuk segala keputusan yang mengikutinya.

Sistem paham yang demikian, cukup memengaruhi juga dalam konteks proses adat perkawinan di Sikka. Sampai di sini, pertanyaannya, adakah ruang bagi kaum perempuan untuk keterlibatannya dalam urusan proses adat perkawinan di Sikka, sekurangnya dalam hal pendelegasian ?

Jika kita coba memeriksa sejarah, ada begitu banyak perjuangan kaum perempuan untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria dalam tatanan kehidupan bersama. Dalam hal ini, perjuangannya mau menegaskan bahwa kaum perempuan bukanlah golongan The Second Class (kelompok kelas kedua). Ambil contoh : R. A. Kartini dengan matra perjuangannya ” Emansipasi Wanita “, pada akhirnya memutuskan mata rantai dominasi Patriarki terutama di bidang pendidikan yang sudah ” mentakhtakan ” kaumnya untuk sejajar dengan kaum pria. Mengapa harus pendidikan? Hemat penulis, R. A. Kartini tahu dan peka bahwa hanya melalui pendidikan, peradaban kaumnya tidak terjebak dalam golongan ” periferis “, tetapi dapat masuk dalam zona ” elitis “. Jika pendidikan sudah memadai, maka, urusan ikutannya dimudahkan. Dalam hal ini, perjuangan R. A. Kartini telah mengangkat marwah kaum perempuan kepada peradaban yang sama dengan kaum pria.

Kembali kepada konteks proses adat perkawinan di Sikka. Jika mau jujur, secara proses, seluruh proses adat perkawinan di Sikka didominasi oleh peran kaum pria. Dalam hal pendelegasian, kaum pria lebih dipercayakan untuk menjadi delegatus yang membawa pesan – pesan keluarga yang dipercayakan kepadanya. Kesannya (menurut penulis), kalaupun perempuan mengambil bagian dalam momentum ini, maka, urusannya lebih kepada keterlibatan mendampingi para delegatus ( tidak tepat menyebutnya melengkapi. Melengkapi lebih cenderung fakultatif dan subtitutif ). Bagi penulis, hal – hal demikian mesti dikoreksi dan diberi keberatan agar tidak menjadi hal yang dilumrahkan dengan alasan konteks Patriarki.

BACA JUGA :  Mendalami dan Memahami Prefasi Natal I, II, III

Tentang pendelegasian dalam proses adat perkawinan di Sikka, jika kecakapan dialog dan diplomasi dipakai sebagai standar untuk mendelegasikan sesorang menjadi delegatus, mengapa kaum perempuan juga tidak dipertimbangkan? Di tanah yang sama, budaya yang sama (Sikka) kaum perempuan pun punya kecakapan yang sama dengan kaum pria. Adalah sebuah kebohongan, jika untuk urusan ini, kaum perempuan dianggap tidak tahu apa – apa. Nonsense. Titik persoalan di sini adalah, kaum perempuan tidak diberi kesempatan dan kepercayaan untuk didelegasikan sebagai delegatus.

obor ormas

Penulis meyakini, pertimbangan pendelegasian perempuan dalam proses adat perkawinan di Sikka, tidak serta merta mencerabut sistem Patriarki yang berlaku di Sikka. Untuk hal – hal seperti ini, penulis melihat sistem patriarki lebih kepada ranah substansial, yaitu sistem perkawinannya. Sedangkan untuk hal pendelegasian, bukan hal substansial patriarki. Karena, prinsip pendelegasian adalah bentuk keterwakilan pesan dari yang mendelegasikan melalui dialog dan diplomasi. Lalu, pertanyaannya : apakah kemampuan dialog dan diplomasi, hanya dipunyai kaum pria sehingga pendelegasian pun menjadi hak mutlak kaum pria ? Sampai pada titik ini, pendelegasian bagi kaum perempuan dalam proses adat perkawinan di Sikka, menjadi sangat perlu. Ada semacam sebuah penghargaan, bahwa dalam sistem patriarki yang berlaku, kaum perempuan pun dipertimbangkan untuk pendelegasian. Prinsipnya, kesederajatan kaum pria dan kaum perempuan dalam lingkup sosio budaya yang sama menjadi prinsip yang mesti dipegang bersama.

Pertimbangan pendelegasian kaum perempuan dalam proses adat perkawinan di Sikka, ditilik secara jujur tidak mungkin mengeliminir hal substansial dari pendelegasian itu sendiri. Dan sekali lagi, pendelegasian dimaksudkan agar yang didelegasikan mampu ” mentransfer ” dan
” menerjemahkan ” isi pesan dari yang mendelegasikannya melalui kecakapan – kecakapan dialog dan diplomasi dalam tatanan adat perkawinan di Sikka.

BACA JUGA :  Keterlambatan Pembayaran Gaji ANS Lembata. Salah Siapa?

Bagi penulis, mempertimbangkan berarti hal yang bukan substansial bisa direvisi. Dengan demikian, pertimbangan pendelegasian kaum perempuan dalam proses adat perkawinan di Sikka mengandung makna merevisi kebiasaan pendelegasian kepada kaum pria dalam urusan proses adat perkawinan di Sikka. Jika pertimbangan kecakapan argumentasi dialog dan diplomasi yang dipakai untuk urusan ini, mengapa perempuan mesti diragukan ?

Secara peradaban pemikiran dan komunikasi (dialog dan diplomasi), perempuan sudah sejajar bahkan tidak sedikit ada yang sudah melampaui kaum pria. Kualifikasi yang demikian, bisa menjadi pertimbangan bahwa perempuan pun dapat dipertimbagkan untuk didelegasikan dalam urusan adat perkawinan di Sikka. Dengan kualifikasi yang sama, perempuan pun mampu menjadi ” corong ” yang memverbalkan tugas – tugas pendelegasian yang diembankan kepadanya dalam momentum proses adat perkawinan di Sikka.

Jika saja, pemikiran penulis lebih dilihat sebagai bentuk ” provokasi “, maka bagi penulis, ini ” provokasi ” yang konstruktif dilatari pemikiran bahwa pria dan perempuan adalah sederajat (sama). Hanya hal – hal kodrati sajalah membedakan pria dan perempuan (pria tidak mengandung – perempuan mengandung, pria tidak melahirkan – perempuan melahirkan, pria tidak menyusui – perempuan menyusui). Urusan – urusan non kodrati pria dan perempuan, selayaknya disejajarkan dan dijalankan bersama demi kemaslahatan kehidupan sosio ( budaya, adat istiadat ).

Untuk itu, mari sejenak menengok sejarah. Dasar – dasar perjuangan kaum perempuan Sikka, sudah dimulai sejak masa Pemerintahan Ratu Dona Maria ( ketika pemerintahan masih dalam bentuk kerajaan ). Ratu Dona Maria, pada masa pemerintahannya telah menetapkan pembelisan ( mahar ) bagi kaum perempuan oleh kaum pria dalam adat perkawinan di Sikka. Dilatari oleh pemikiran, bahwa perempuan mesti ditinggikan atau disejajarkan dengan pria, demikian tujuan perjuangan Ratu Dona Maria untuk kaumnya melalui penetapan pembelisan dalam adat perkawinan di Sikka ( Edmundus Pareira, Wake Puàng : Nukilan Kembali Sejarah Kabupaten Sikka, 1985 : 38 ).

BACA JUGA :  Apa Khabar Car Free Day

Bertitik tolak pada perjuangan Ratu Dona Maria, maka, kiranya juga bisa menjadi tonggak perjuangan perempuan Sikka masa kini. Jika demikian, MEMPERTIM- BANGKAN PENDELEGASIAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADAT PERKAWINAN DI SIKKA, mengapa tidak ? Untuk hal yang baru dan baik, harus ada yang berani memulainya dan “mendobrak” kebiasaan yang keliru, meski mesti berhadapan dengan penolakan yang dirasa mapan dan kelumrahan yang kaku.***

*(Penulis adalah warga Lela diaspora. Berdomisili di Ende).

knpi
hanura
1 Comment
  1. Julianus Selsius says

    Saatnya kaum perempuan diberi ruang utk kula babong di meja adat dlm urusan perkawinan. Zaman sdh berubah kesetaraan dan keadilan gender tdk hy wacana tapi hrs diwujudkan. Menjadi presiden, menteri, DPR/DPRD, kadis, camat dan kades jg bisa, apalagi hy jubir di meja adat yg hy melibatkan dua keluarga.
    Kalau gagasan ini datang dr kaum laki-laki untuk kemajuan kaum perempuan, luar biasa. Tempora mutamur et nos mutantur in ilis.

Leave A Reply

Your email address will not be published.