MK Putuskan UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD 1945, IP3 Desak DPR dan Pemerintah Minta Maaf

91

 

MK Putuskan UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD 1945, IP3 Desak DPR dan Pemerintah Minta Maaf
Foto ilustrasi

 

JAKARTA, Pojokbebas.com- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ciptaker. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi putusan tersebut, Ikatan Pemuda Pemerhati Parlemen (IP3) mendesak DPR dan pemerintah meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah melakukan tindakan yang bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945. Desakan ini sebagai tanggapan IP3 terhadap putusan

IP3 juga mendesak DPR dan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. “Mendorong DPR dan pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja secara adil sesuai dengan kepentingan masyarakat,” demikian pernyataan tertulis PI3 yang diterima media ini, Jumat (26/11).

Sebagaimana diberitakan, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’.

Namun, MK juga menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

“Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” demikian putusan MK yang tertuang dalam amar putusannya.

Selanjutnya, putusan itu menyebutkan bahwa apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

BACA JUGA :  KSPI Sebut UU Ciptaker Akan Menciptakan Ketidakadilan bagi Buruh

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” poin lain putusan MK.

“Maka berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dikatakan bahwa DPR dan Pemerintah telah melakukan perbuatan inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD 1945 dan berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan,” tegas IP3. (Pb-6)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.