Pasca Temuan 1.649 Sapi Ternak Terpapar PMK, Johan Rosihan Desak Pemerintah Cepat Tanggap

45
Pasca Temuan 1.649 Sapi Ternak Terpapar PMK di Aceh dan Jatim, Johan Rosihan Desak Pemerintah Cepat Tanggap
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: dpr.go.id – Dok/Man

 

JAKARTA, Pojokbebas.com –  Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk cepat tanggap mengatasi sekaligus menekan penyebaran penyakit mulut-kuku (PMK) di Indonesia. Hal itu diungkapkan Johan menyusul adanya temuan 1.649 sapi ternak yang terpapar penyakit mulut-kuku (PMK) di Jawa Timur dan Aceh.

“Saya menilai pemerintah gagal melakukan deteksi dini PMK, padahal ini merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar,” tutur Johan seperti dikutip dari website dpr.go.id, Kamis (12/5/2022).

Rosihan juga mengatakan, untuk menjaga keamanan pangan nasional terutama jelang momen Idul Adha, ia mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan isolasi sentra peternakan setingkat kabupaten dan kota yang telah menjadi suspect PMK.

Tak hanya itu, ia meminta isolasi diperluas pada daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK, serta daerah pelabuhan di berbagai wilayah yang menerima pasokan ternak.

Jika PMK ini tidak ditangani dengan tepat, menurut politisi Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu, akan menjadi ancaman. Dirinya menerangkan wabah ini dikenal sebagai airbone desease. Di mana, PMK akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif. Sehingga, pertumbuhan populasi ternak Indonesia berpotensi turun drastis.

“Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional. Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga, situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan,” pungkas Johan.*(Edit. Pb-7 / dpr.go.id – ts/sf)

BACA JUGA :  Gairahkan Ekonomi Masyarakat NTT, Menteri Koperasi dan UKM RI Serahkan Sertifikat NIK Aktif Kelembagaan dan Usaha Kopdit Obor Mas Maumere
kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.