Pemerintah Abai Menjalankan Mandat UUD’45: Jawaban Untuk Wue Marianus Gaharpung

Oleh John Bala, S.H. (Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra)

179
Penulis / John Bala, SH adalah Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bali-Nusra.

 

MENURUT Prof. Maria Sumardjono (Guru Besar Agraria Universitas Gajah Mada).
“Hak masyarakat adat atas wilayah adat bukan hak pemberian negara, tapi hak bawaan yang melekat dalam diri masyarakat adat. …… Hak adat itu tidak akan pernah hilang atau hapus kecuali masyarakat adat punah, atau sebagai pemangku/pemilik hak tersebut tidak mau lagi atau melepaskan hak-hak tersebut kepada pihak lain”
JADI…. “Masyarakat Adat itu ada sebelum Indonesia ada dan sudah diakui dan dihormati keberadaannya dan hak-hak adatnya dalam konstitusi UUD’45. Yang belum itu hanya administrasinya oleh Pemerintah”

TABE WUE… Marianus Gaharpung.
Saya senang dengan dialog yang bermartabat ini. Mari kita bentangkan pendapat kita masing-masing. Perbedaan itu mutlak terjadi kerena kita beda generasi dan beda pengalaman praksisnya.

Seterusnya: Saya akan merefrensi pendapat Maria Sumardjono tersebut di atas untuk meletakan posisi saya dalam pandangan tentang Legalitas dan Legal Standing Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut untuk menjawab Wue Marianus Gaharpung, sebagai berikut:

SUBSTANSI PERTAMA:
Sepakat Perintah UUD Pasal 18B yang kemudian harus dilaksanakan oleh Permendagri No: 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat itu bersifat imperative. Artinya: bersifat perintah yang harus dijalankan. PERTANYAANNYA perintah ini kepada siapa? Siapa yang harus menjalankan TANGGUNG-JAWAB/KEWAJIBAN pengadministrasian hak-hak masyarakat adat? Masyarakat adat sendiri kah?

Menurut saya, perintah Negara berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD’45 ini ditujukan kepada Pemerintah dan DPR yang sudah direspon melalui beberapa UU sektoral seperti UUPA, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Pesisir dan Laut serta beberapa UU lainnya. Perintah ini juga dialamatkan kepada Pemerintah Daerah yang secara eksplisit tertuang dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Jadi jelas Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki KEWAJIBAN dan TANGGUNG-JAWAB untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat. Pertanyaan selanjutnya Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka telah menjalankan kewajiban dan tanggung-jawab pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Suku Goban Runut dan Soge Natarmage berdasarkan Permendagi No. 52 Tahun 2014? Jawabannya BELUM.

Sekali lagi saya tegaskan, Perintah UUD’45 kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah itu bersifat imperative. Jadi pemerintah daerah tidak dalam posisi fakultatif atau opsional antara mau atau tidak mau mengakui dan melindungi masyarakat adat. Pemerintah Daerah WAJIB menjalankan TANGGUNG-JAWABNYA untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sikka. Setelah itu, melakukan a). identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b). verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c). penetapan Masyarakat Hukum Adat. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah bukanlah penentu sah atau tidaknya sebuah masyarakat adat untuk ditetapkan, melainkan ada atau tidaknya fakta-fakta sejarah, struktur adat, aturan main dan sanksi serta wilayah adat yang bisa dibuktikan.

BACA JUGA :  Seminari Tinggi Ritapiret dalam Serpihan 28 Tahun Memori Gempa Tektonik 12 Desember 1992

Hal yang mirip dengan perintah Permendagri ini pernah ada melalui SK Bupati Sikka No: 444/HK/2016 tertanggal 11 Nopember 2016 Tentang Tim Terpadu Identivikasi dan Verifikasi terhadap Masyarakat Tana Ai yang Menduduki Tanah Nagara EX Hak Guna Usaha di Nangahale, namun gagal di jalankan. Mengapa? Kami tidak tahu.

Oleh karena itu, selama perjuangan ini kami menggunakan Legalitas dan Legal Standing-nya langsung merujuk pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Selanjutnya, Sambil menunggu kesadaran Pemerintah Daerah untuk menjalankan Tanggung-jawab dan Kewajibannya, kami terus memperkuat data fisik melalui Pemetaan Partisipatif dan Studi etnografis baik secara mandiri, maupun dalam kerjasamanya dengan UGM-Jogjakarta untuk Eksistensi Tanah Ulayat dalam Rangka Implementasi Permen ATR/BPN No: 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Juga dengan IPB-Bogor untuk Peta Konflik Masyarakat Adat dengan Negara di Seantero Indonesia.

Sejatinya, selama Pemerintah Daerah tidak PROAKTIF menjalankan tanggung-jawab dan kewajibannya berdasarkan Permendagri No: 52 Tahun 2014, kami akan tetap bersama masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage menggunakan Legalitas dan Legal Standing berdasarkan UUD’45 dengan basis de Facto.

SUBSTANSI KEDUA:
Kami menjelaskan begini, advokasi kami telah dilakukan selama 25 tahun sejak 1997. Dalam kebersamaan ini di tingkat nasional sudah ada upaya pembentuk UU tentang Masyarakat Adat dan mangkrak sudah 12 tahun. Dua kali bertemu Presiden Jokowi untuk membahas substansi UU ini, tapi tetap saja dipersulit. Di tingkat daerah pernah ada SK Bupati Sikka No: 444/HK/2016 tanggal 11 Nopember 2016 Tentang Tim Terpadu Identivikasi dan Verifikasi terhadap Masyarakat Tana Ai yang Menduduki Tanah Nagara EX Hak Guna Usaha di Nangahale, tapi tidak mau dijalankan, INI MAKSUD APA? Dan sejak tahun 2019 kami telah mangajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat di Kabupaten Sikka Kepada Pemerintah Daerah dan juga Pimpinan DPRD, tapi belum juga ditanggapi. Masa masyarakat adat yang terus dituntut legalitas dan legal standing tertulis sementara Pemerintah ABAI terhadap kewajibannya dianggap tidak bermasalah. Semua daya upaya ini telah membuktikan… bahwa pasti akan dilaksanakan itu…. Jauh Panggang dari Api.

SUBSTANSI KETIGA:
Standar Haram yang dimaksudkan di sini adalah : Haram bagi kami yang membela agar tidak bertindak mencemari komitment dan ideologi perjuangan yaitu berpihak pada yang kecil dan lemah. Karena sulit diharapkan pada kesadaran moral belaka maka, kami membuatnya eksplisit agar secara internal bisa diukur dan dievaluasi. Banyak perjuangan sering tercemar oleh kerakusan, karena itu kami memasang haram memungut biaya dari para korban dan mendapatkan bagian tanah dari hasil perjuangan seperti yang terjadi di lokasi misi Maumere pada tahun 1989. Banyak perjuangan juga sering tercemar oleh ketidak-adilan dan diskriminatif, oleh karena itu kami membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat adat maupun antara masyarakat adat sendiri berkaitan dengan penguasaan dan distribusi aset mereka. Apakah semua ini untuk mendapatkan pujian dan pengakuan pihak luar? Waktu yang akan membuktikan… Keberadaan Tuhan terlalu tinggi untuk diajak terlibat memberikan penilaian terhadap hamba-hambanya yang hina ini.

BACA JUGA :  NTT dalam Gerakan Literasi Sekolah

HAL-HAL YANG PERLU DI KLARIFIKASI:
1. Soal Hapus-nya HGU itu definisi Peraturan Perundang-undangan bukan terminologi saya. Kita lihat ulang bunyi pasal 17 huruf a PP No: 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha hapus karena : berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya; Pasal 53 ayat (1 dan 2) Permen ATR/BPN No: 7 Tahun 2017 (1) Hapusnya Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Jadi kalau ada surat dari Kementrian ATR/BPN untuk memproses HGU, itu pasti karena ada usulan pembaruan HGU oleh PT. Krisrama di atas tanah yang sama yang sudah berubah menjadi tanah negara ketika HGU sebelumnya oleh PT Diag telah berakhir.

2. Soal perpandingan antara Legalitas dan Legal Standing masyarakat adat dan Advocat, ini menurut saya tidak aple to aple… mengapa? Karena ketentuan mengenai advokat ada dalam peraturan perundang-undangan khusus UU No. 18 Tahun 2003. Sebelum ada peraturan ini prokol bamboo juga boleh membela di pengadilan. Nah.. untuk Legalitas dan Legal Standing Masyarakat adat aturan hukumnya apa? Kuncinya hanya pada Pemerintah Paerah yang PROAKTIF menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya mengakui dan melindungi masyarakat adat berdasarkan Permendagri No.52 Tahun 2014.

3. Jangan cepat-cepat memberi kesimpulan Belanda merampok tanah dari masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage. Begini…. Kesimpulan ini diambil berdasarkan tiga indicator sederhana 1) Belanda itu Penjajah yang membutuhkan tanah luas untuk investasi 2) ada hukum Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk aneksasi tanah-tanah pribumi melalu asas Domain Verklaring; 3) Ada cerita perlawanan dari masyarakat adat sejak awal penguasaan belanda terhadap tanah itu hingga sekarang ini. Saya harus percaya pada sejarah yang berkaitan dengan pola aneksasi Hindia Belanda atas tanah pribumi dan cerita masyarakat adat dampingan dan saat ini telah memberi kuasa kepada saya, sampai dengan ada pembuktian sebaliknya. Saya tidak boleh mengabaikan itu dan percaya pada harapan orang-orang yang bertentangan dengan mereka.

Soal bukti surat terhadap peristiwa perampokan saya kira akan sulit ditemukuan, karena tidak ada seorang perampok-pun yang meninggalkan jejaknya secara sengaja untuk ditangkap di kemudian hari. Demikian juga, kami tidak akan percaya kalau ada data dari pihak lain bahwa tanah ini, ketika itu berpindat tangan secara damai dan tanpa cacat cela,

BACA JUGA :  Masyarakat Adat Ada dan Selalu Ada

4. Wue Marianus Gaharpung dalam menyikapi ini memiliki standart ganda dan juga tidak sensitive terhadap kekerasan. Diawal menyatakan “KEUSKUPAN BUKAN TIPE DEMIKIAN, SELALU BERUSAHA MENYELESAIKAN SUATU PERSOALAN DENGAN TENANG DAN KASIH” tetapi ketika saya mengungkapkan tentang beberapa fakta yang sebaliknya, lalu Wue menjelaskan seolah-olah tindakan represi itu boleh dilakukan dengan alasan: “…. dan ketika PT. KRISRAMA ke lokasi bersama pihak Kantor Pertanahan Sikka tidak boleh menghalang- halangi sehingga wajar jika ada tindakan represif dari aparat hukum”. Pertanyaannya… HUKUM MANA YANG MENGIJINKAN TINDAKAT REPRESI APPARAT TERHADAP MASYARAKAT ADAT.

5. Untuk Peristiwa pemasangan patok dan pencabutan pada tanggal 18-22 Januari 2022, PT. Krisrama ke Lokasi TIDAK BERSAMA pihak Kantor Pertanahan kabupaten Sikka dan tidak ada tindakan represi dari apparat ke pada masyarakat. Kecuali sebelum-sebelumnya.

6. “Ketika kedua suku ini belum mendapatkan legalitas dan legal standing dari negara (Pemkab Sikka), maka masyarakat yang mengaku suku Goban Runut dan suku Soge Natarnage harus tahu diri untuk tidak membahas berapa luas tanah yang boleh diukur dan dimiliki PT KRISRAMA. Kami merujuk ke pasal 55 Permen ATR/BPN No: 7 Tahun 2017 sebagai berikut :

Ayat (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas Hak Guna Usaha ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3) Penetapan tanah negara bekas Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DAPAT diberikan kepada bekas pemegang hak atau pihak lain atau dapat digunakan untuk: – Reforma Agraria; – Program strategis negara; dan/atau – Cadangan negara lainnya.

Pernyataan DAPAT tersebut diatas tidak imperative melainkan fakultatif (boleh atau tidak apabila memenuhi syarat tertentu). Oleh karena itu, kami berkepantingan untuk membantu Negara menerapkan asas bertindak jujur berkaitan dengan jumlah luas lahan. Dan ternyata kami menemukan ada selisih jumlah luas lahan seluas 32 ha dari 40% dari 868,730 ha yakni 347,392 ha dengan yang diusulkan PT. Krisrama sebasar 380. Kalau ini dibiarkan tanpa kontrol, maka bagian masyarakat adat dari REFORMA AGRARIA akan ikut berkurang.

Demikianlah penjelasan kami untuk kali ini. saya tetap senang berdiskusi apalagi kami selalu diuji untuk menunjukan konsep dan basis argumentasi kritis kami atas pilihan sikap dalam perjuangan ini. Tapi tolong beri tanggapan juga atas tiga temuan kami yang sudah dipaparkan pada jawaban kali lalu soal TIPUAN itu, apakah kami masih mau diancam dengan pasal 310 KHUP atau pasal lainnya menurut KUHP. Kami tunggu.

TABE SENIOR
Lebih Kurangnya Mohon di Maafkan.***

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.