Sare Dame : Politisasi Budaya Demi Kepentingan Elektoral

Oleh: John L Hobamatan

721
Penulis, tinggal di Kupang | foto istimewa

Sejak pencanangannya untuk menjadi sebuah program dalam APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, Sare Dame cukup mengusik kewarasan masyarakat. Diartikan secara denotative, sare dame adalah perdamaian untuk kebaikan bersama. Sepintas ini ide mulia, dibungkus dalam kemasan yang mentereng. Namun penerimaan masyarakat tidak sesederhana arti yang terkandung dalam frase tersebut.

Pertanyaan yang terus mengusik adalah, Apakah kondisi terkini Lembata sudah seperti  di Suriah (pertentangan antar-aliran agama)   atau Jalur Gaza (wilayah sengketa Israel -Palestina) sehingga mengganggu rasa kantuk pemerintah  karena otak dan hati lebih banyak memproduksi ketakutan dan kegelisahan ?

Apa esensi program ini untuk sebuah kabupaten kecil seperti  Lembata  yang masyarakatnya  terus didera dalam keterbatasan air bersih,  korban bencana yang tidak terurus, infrastruktur jalan yang rusak berat hingga menelan korban  harta dan jiwa? Mengapa Sare Dame sekejap menjadi begitu penting melampaui kasus korupsi,  dan banyak masalah social kemasyarakatan yang terkesan terabaikan ? Jika masyarakat kecil masih hidup dalam keadaan aman tanpa rasa takut, masih tetap tersenyum di tengah beban ekonomi yang menghimpit, patutkah Sare Dame itu hadir dalam situasi social yang tenteram-harmoni. Untuk kepentingan apa Sare Dame itu dijadikan glorifikasi oleh masyarakat Lembata ?

Sejauh yang dapat kita ikuti, Bupati Lembata DR. Thomas Ola Langoday sudah lebih awal menangkap kegelisahan masyarakat soal Sare Dame dimaksud. Sebagai respons atas reaksi negative masyarakat, bupati dengan segala kecerdasan yang dimiliki memberi rasionalisasi program Sare Dame dengan uraian tambahan. Bahwa program tersebut tidak hanya mencakup hubungan social (antar-manusia) tetapi juga hubungan kosmologis (manusia dengan lingkungan hidup), hubungan manusia dengan pencipta (manusia dengan Tuhan) termasuk dalam konteks ini hubungan dengan Leluhur. Program ini dianggap urgen karena diletakkan pada kondisi social obyektif Lembata saat ini yakni bencana alam yang tak mengenal jeda. Bupati bahkan memberikan sebuah perspektif yang lebih progresif bahwa program ini ke depan akan menjadi  content yang mengisi  dunia pendidikan kita. Entah dalam materi muatan local atau muatan kurikulum dalam konteks  merdeka belajar.

BACA JUGA :  Sopi Kobok dan Kearifan Lokal

Tidak sulit seorang bupati berpendidikan doctor merasionalisasikan program kepada masyarakat. Kita semua mungkin merasa sebagai masyarakat terinformasi tetapi guru  kita baru sebatas google. Setiap pertanyaan akan selalu ada jawaban tetapi antara benar dan salah tidak bisa kita bedakan. Itulah untungnya bupati dengan raihan jenjang akademis tertinggi. Bisa meyakinkan masyarakat dengan penjelasan yang menyertai inti pemikiran bupati dalam konteks Sare Dame.

Namun sayang , breakdown Sare Dame ini dalam bentuk kegiatan justru sulit dicerna akal sehat. Dengan segala daya, Sare Dame segera berganti kulit menjadi  Eksplorasi Budaya. Apapun perubahan, Sare Dame atau Eksplorasi budaya tetap menjadi  “karangan bebas” yang tidak menyentuh masalah. Nilai budaya seperti apakah yang hendak dieksplorasi dalam acara adat Binen-Maing  (acara peminangan) di Kedang misalnya, yang dipusatkan di desa Kalikur ? Adakah Binen-Maing mengandung nilai-niai budaya yang demikian spesifik, sacral, yang penting untuk dilestarikan ?  Inikah nilai budaya yang akan menjadi muatan kurikulum pendidikan kita di Lembata ?

Apakah tari Beku di desa Lodotodokowa begitu mendesak untuk dipertontonkan sekarang di saat masyarakat sibuk berkebun demi keseharian mereka ? Bagitu juga dengan upacara Lou Tiwa di Lera Gere. Apakah ini sebuah alasan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembersihan wabah omnicron demi melindungi masyarakat ?

Kreasi  pemerintah melalui Sare Dame yang kemudian  berganti kulit menjadi eksplorasi budaya rasanya semakin menguras kewarasan public.  Dari Sare Dame hingga menjadi eksplorasi budaya tidak menyentuh kepentingan kelas masyarakat manapun kecuali kelas penguasa yang ingin meninggalkan panggung dengan uang cash di saku.

Pembodohan dalam Kemasan

Walaupun memori kita mungkin sangat terbatas, namun kita masih mengingat kesamaan intensi dan content  yang sedang digulirkan dalam Sare Dame dengan Festival Tiga Gunung yang pernah diselenggarakan bupati  Eliazar Yentji Sunur (alm). Melalui video singkat ataupun foto-foto peserta festival yang tersebar melalui media social, kita saksikan pemerintah desa, tokoh masyarakat, rakyat kebanyakan, menyalakan lilin, berdiri  dalam tiga lingkaran yang saling berisan, untuk menggambarkan kurunan hidup rakyat Lembata di bawah naungan tiga gunung masing-masing gunung Uyelewun, Gunung Ile Lewotolok dan Gunung Labalekan. Kegiatan simbolis ini dianggap sebagai sebuah penghormatan budaya yang dijaga dan dilestarikan masyarakat.

BACA JUGA :  Keterlambatan Pembayaran Gaji ANS Lembata. Salah Siapa?

Program Eksplorasi Budaya Lembata juga  dilatarbekakangi pemikiran yang sama. Tanpa ada usulan dari masyarakat, tokoh adat, atau wakil rakyat, bupati mengajukan program ini dan tanpa disangka menjadi program prioritas untuk harus diselesaikan dalam sebuah kegiatan dari 7 Februari sampai dengan 7 Maret 2022.

Dicermati lebih jauh, program-program ini dipaksakan sebagai pencitraan politik  untuk kepentingan kekuasasan. Dua program yang saya sebutkan di atas, baik Festival tiga gunung maupun Eksplorasi budaya mengingatkan saya pada pesan bijak Ibnu Rusyid (1126-1198). ”Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama!” (baca :  yang baik)..

Yang hendak dingatkan oleh Ibnu Rasyid adalah bahwa rakyat atau siapapun akan mudah diajak untuk melakukan hal yang bodoh dan tidak masuk akal bila kebodohan atau kebatilan tersebut dibungkus dengan hal yang baik entah itu agama atau budaya.  Berdiri dengan sebatang lilin menyalah di tangan, di tengah padang Waijarang pada malam hari adalah sebuah kebodohan. Namun kebodohan itu dianggap terhormat karena orang banyak diyakinkan bahwa mereka sedang melakukan seremoni budaya untuk keharmonisan kehidupan social sejagat.

Sama halnya ketika tua-tua adat dikerahkan untuk melakukan seremoni adat tanpa dasar, tanpa berlandaskan pada tradisi dan budaya yang mendasarinya adalah sebuah pembodohan.  Namun dengan kemasan budaya, pemerintah mudah melakukan rasionalisasi bahwa yang sedang kita lakukan adalah sebuah perbuatan mulia karena berkaitan erat dengan adat, tradisi dan budaya.

Peristiwa-peristiwa seperti ini tidak bisa kita batasi. Ia akan terus berlanjut karena kecenderungan penguasa untuk terus mencengkram rakyatnya melalui watak kekuasaan yang feodal. Daniel Richardson (University College, London). dalam hasil penelitiannya menuliskan bahwa orang menjadi lebih bodoh jika berada dalam kelompok. Disertasi ilmiah seperti yang ditulis dalam bukunya Man Vs Mind: Everyday Psychology Explained (2017), ini juga merekomendasikan bahwa ”keputusan yang orang ambil sebagai kelompok cenderung buruk dan kurang cerdas dibandingkan dengan yang diambil secara individual”.

BACA JUGA :  Estetika Caci: Apakah Sebagai Tarian atau Pertunjukan?

Populisme politik dibangun dari kondisi social seperti ini. Calon penguasa menghadirkan diri dalam kubangan kemiskinan dan ketidakberdayaan, cukup dengan membawa symbol yang menjadi representase kelompok. Masyarakat baru sadar ketika semuanya sudah terlambat.

Legacy bukan Citra

Sehari setelah Bupati Lembata Eliazar Yentji Sunur (alm) dimakamkan, DR. Thomas O Langoday yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati ditunjuk Gubernur NTT untuk melaksanakan tugas-tugas bupati sambil menunggu keputusan definitive sebagai bupati Lembata. Semua orang tahu bahwa jabatan bupati yang diemban Bapak Thomas hanya berkisar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Namun harapan yang diberikan ke pundaknya melambung.  Bapak Thomas merespons semua harapan itu dengan sejumlah prioritas penyelesaian masalah urgen yang menjanjikan.

Hal yang menjadi prioritas adalah, mengatasi kelangkaan BBM, membenahi pelabuhan laut untuk mempermudah arus barang dan penumpang, pembenahan jalan dalam kota, mendorong penyelesaian kasus-kasus korupsi dan sejumlah masalah yang selama awal kekuasaan kurang mendapat perhatian.

Seandainya Bupati Thomas teguh pada sikap dan pernyataannya untuk menyelesaikan semua masalah yang disebutkan pada awal menerima jabatan sebagai bupati, ia telah memenuhi harapan masyarakat. Orang memaklumi bahwa  kekuasan berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas, tetapi ia mampu menjadi pemimpin yang membuktikan satunya kata dan perbuatan. Dan bagi saya itulah legacy, warisan bupati Thomas untuk rakyat Lembata.

Namun ketika Bupati Thomas juga mengajukan program seperti Eksplorasi Budaya yang isi dan arahnya seolah duplikasi dari Festival Tiga Gunung, yang diluncurkan bupati sebelumnya, banyak orang pasti bertanya, Apakah program akal-akalan seperti ini masih cukup jitu untuk mengelabui rakyat demi mendulang dukungan electoral ? Mungkin sulit untuk dijawab. Tapi…yah, namanya juga usahe, kata orang Betawi.***

kominfo iklan
1 Comment
  1. Ola Rongan Wilhelmus says

    Uraian ini bagus kalau dilihat dari kecurigaan menempatkan Sare Dame sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan. Tapi bagaimana kalau kita menempatkan eksplorasi budaya Sare Dame ini sebagai suatu kegiatan eksplorasi budaya yang dilaksanakan karena sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan DPRD Lembata dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan UUD 45, Pasal 32, ayat.2, dan UU No.5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan daerah dan nasional?

Leave A Reply

Your email address will not be published.