Sebastian Salang Minta Pemerintah Pusat Batalkan Kebijakan Naiknya Tarif Masuk TN Komodo

151
Sebastian Salang Minta Pemerintah Pusat Batalkan Kebijakan Naiknya Tarif Masuk TN Komodo
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sebastian Salang. Foto / istimewa

 

DKI JAKARTA, Pojokbebas.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sebastian Salang turut merespon persoalan terkait kenaikan tarif masuk pulau Komodo. Menurutnya, kenaikan tarif yang cukup tinggi dan berujung pada pemogokan masal para pelaku pariwisata Labuan Bajo merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah khususnya provinsi yang melahirkan kebijakan tersebut.

“Penolakan atas kebijakan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Padar itu merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah khususnya provinsi yang melahirkan kebijakan” ungkap Salang dalam release yang diterima pojokbebas.com, Selasa (2/8/202).

Lebih lanjut Sebastian mengatakan bahwa aksi penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambarah dari sebuah kebijakan yang cacat dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat. Potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yg ditempu melalui jalan pintas. Mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat” lanjut mantan ketua Formapi tersebut .

Terkait Penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata di daerah itu,Sebastian menilai bahwa hal tersebut terjadi jarena kebijakan tersebut telah gagal dan kehilangan legitimasinya.

“Penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata juga merupakan fakta bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan kehilangan legitimasinya. Kebijakan yang baik pasti direspon, diterima dan dijalankan oleh semua stakeholders dan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dan dipaksakan pasti ditolak bahkan dilawan. Itulah yang terjadi di Labuan Bajo” terangnya.

Oleh karena itu, Sebastian meminta Pemerintah Pusat harus memasang telinga dan hatinya dengan benar untuk mendengarkan suara, jeritan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, pelaku wisata setempat secara jernih dan objektif, tidak hanya mendengar sepihak dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Apalagi jika alas kebijakan ini hanya fantasi perhitungan yang bombastis dengan iming-iming penerimaan triliunan rupiah.

BACA JUGA :  Sebastian: Posko Peduli Sesama, Program Simpatik dan Cerdas

Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini utk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan, tidak akan memperbaiki situasi, justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium.

Selain itu Pemerintah Pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya.

Untuk diketahui pemerintah secara resmi memberlakukan tarif baru untuk dua pulau yakni komodo dan padar pada tanggal 1 agustus 2022.

Kenaikan ini serentak mengundang reaksi keras dari masyarakat luas terutama pelaku pariwisata di daerah tersebut.*(Rafael Rela) 

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.