Soal Kenaikan Tiket TN Komodo, Keuskupan Ruteng: Momentumnya Kuranglah Tepat

241
Sembuh Dari Covid-19, Mgr. Sipri: Terima kasih untuk Doanya
Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, Pr | Foto Istimewa

 

RUTENG, Pojokbebas.com – Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat, Pr dalam Press Release resmi yang dikeluarkan Keuskupan Ruteng berjudul ‘Kenaikan Tarif TN Komodo dan Pentingnya Pariwisata Holistik’ dan ditanda-tangani Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng Alfons Segar, Pr tertanggal 27 Juli 2022 poin keempat menyatakan bahwa ketetapan yang dibuat pemerintah menaikan tarif tiket masuk TN Komodo kurang tepat momennya. Alasannya, dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores umumnya sedang bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Kami menilai bahwa momen kenaikan tiket tersebut kuranglah tepat, karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores umumnya sedang bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19,” kata pihak Keuskupan Ruteng dalam Press Releas tertulis yang diterima Redaksi Pojokbebas.com, Selasa (26/7/2022).

Penilaian pihak Keuskupan Ruteng tersebut mengacu pada adanya gelombang protes besar-besaran dari para pelaku pariwisata dan masyarakat yang terdampak atas kebijakan pemerintah tersebut, dalam hal ini Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi NTT, dengan alasan konservasi habitat komodo.

“Protes dari para pelaku pariwisata dan masyarakat yang terdampak, memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang baru menggeliat akibat pandemi Covid-19 ke dalam kebijakan Pariwisata,” lanjut pihak Keuskupan Ruteng.

Selain itu, Keuskupan Ruteng juga menilai kenaikan tiket di TN Komodo yang sangat drastis juga dinilai bisa menggangu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di Flores.

“Kenaikannya yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.”

Press Realese Keuskupan Ruteng. / Foto capture

 

Pihak Keuskupan Ruteng berharap kepada pemerintah agar; satu, sebelum mengeluarkan kebijakan publik mesti melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu dialog dan uji publik yang intensif.

BACA JUGA :  Jika Pemilu Dilakukan Hari Ini, Prabowo Terpilih Jadi Presiden dengan Raihan 14,9% Suara

Dua, dibutuhkan kajian akademik dan kajian sosial dengan mempertimbangkan dampak ekonomis, politis, dan ekologis dari kebijakan tersebut.

Tiga, sebelum kebijakan diterapkan perlu dilakukan proses sosialisasi yang tepat dan terus menerus kepada publik.

“Kebijakan publik demikian mesti melibatkan semua pihak, yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif. Selain kajian akademik dituntut pula kajian sosial yang mempertimbangkan dampak ekonomis, politis, dan ekologis dari kebijakan tersebut. Selain itu, dibutuhkan proses sosialisasi yang tepat dan terus-menerus,” kata pihak Keuskupan Ruteng.*(Pb-7).

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.