Terkait Pendirian SMPN 9 Reok di Dusun Mbang, Kadis Pendidikan Manggarai Dikritik

45
Terkait Pendirian SMPN 9 Mbang, Kadis Pendidikan Manggarai Dikritik
Kadis Pendidikan Kabupaten Manggarai Fransiskus Gero. (Foto: istimewa)

 

REOK BARAT, Pojokbebas.com – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Manggarai, Fransiskus Gero, dikritik terkait pendirian SMP Negeri 9 Reok di Dusun Mbang, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tengggara Timur (NTT). Ia bahkan dinilai tidak bisa berpikir kritis karena diduga ditekan oleh oknum anggota DPRD yang kabarnya membawa-bawa nama Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit terkait pendirian SMPN 9 Reok.

“Beliau beri alasan yang tidak rasional. Saya pikir beliau orang cerdas, namun sepertinya karena politik, beliau berargumentasi sungguh menggelikan,” kata warga Wangkal, Anfons Hamis kepada media ini, Kamis (28/7/2022).

Kritik yang diutarakan Alfons melalui WhatsApp tersebut merupakan tanggapannya atas pernyataan Kadis Pendidikan Kabupaten Manggarai Fransiskus Gero sebagaimana dilansir Swarantt.Net yang mengatakan bahwa dasar pendirian SMPN 9 Reok di Mbang adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 72 tahun 2013.

Lanjut Frans Gero, dasar pemerintah Kabupaten Manggarai mendirikan SMPN 9 Reok adalah selain pertimbangan secara teknis juga pertimbangan dari aspek kemanusiaan, yaitu untuk mendekatkan pelayanan. Pertimbangan tersebut, lanjutnya, tentu berdasarkan kajian dan aturan.

Menurut Frans Gero, Dusun Mbang, Desa Nggalak, pada 2016 masuk dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Kementerian Sosial, mengacu pada letak wilayah tersebut dilihat dari aspek secara geografis dan jangkauan transportasi.

Frans mengatakan, pemerintah mendirikan SMPN 9 di Mbang karena masyarakat Mbang yang mengusulkan kepada pemerintah untuk pendirian sekolah tersebut, selain itu memiliki sekolah pendukungnya.

Alfons menyayangkan Frans Gero menyebut sekolah pendukung. “Kapan kami orang Wangkal, Kalo, dan Romang diajak bicara soal pendirian sekolah itu? Tidak pernah ada,” kata Alfons.

Menurut Alfons, Frans Gero gagal berpikir sehingga tidak mampu mengelola kebijakan dan tata kelola lembaga yang merupakan aset pemerintah untuk jangka panjang. “Betul Mbang termasuk kampung terpencil kenapa bukan bangun infrastruktur seperti jalan raya, pusat pelayanan kesehatan, tata kampung dan hal hal lain yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk menciptakan konflik baru,” tegas Alfons.

BACA JUGA :  Anggota DPRD Manggarai Minta Bupati Hery Tidak Pindahkan SDN Romang ke Kampung Mbang

Alfons menegaskan, persoalannya saat ini siswa dari SDN Wangkal dan SDN Romang yang sudah terdaftar di SMPN 2 Kajong justru diusir oleh kepala sekolah dengan alasan perintah dari Kepala Dinas dan memaksa mendaftar sekolah di kampung Mbang yang menurut Kepala Dinas sendiri sebagai Kampung Terpencil.

“Sementara anak didik ingin beradaptasi dengan tempat pendidikan yang lebih maju dari sekolah asalnya. Jadi alasan Frans Gero tidak konsisten dengan tindakannya mengusir anak-anak dari Wangkal yang mendaftar di Kajong,” kata dia.

Ia menambahkan, kalau benar SMN 9 di Mbang dikategorikan sebagai sekolah kecil dan terpencil, mengapa anak-anak dari SDN Wangkal dan SDN Romang dipaksakan sekolah di Mbang. “Biarkanlah di Mbang itu sekolah kecil saja, silahkan,” kata dia.

Kepala SMPN Kajong Akan Dilaporkan ke Polisi?

Imbas dari diusirnya anak-anak sekolah asal SD Wangkal dan Romang bisa berujung pada laporan ke polisi. Menurut Alfons, masyarakat Wangkal berencana akan melaporkan Kepala SMPN Kajong ke polisi. Alasannya, karena tindakan Kepala Sekolah SMPN Kajong menolak anak-anak dari Wangkal mendaftar di SMPN Kajong. “Dia sudah menerima, kemudian dia menolak karena ditekan kepala dinas, katanya. Menurut kami ini melanggar hukum,” kata Aflons.

Sementara itu, praktisi pendidikan dari Reok Barat, Hendrik Masur, mengatakan, sebaiknya Kadis PPO, Frans Gero itu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi sebenarnya. Berbicara dari belakang meja kerja dengan supply informasi yang kurang tepat dan kadang menyesatkan, tidak akan membuat sekolah baru berdiri itu menjadi lebih baik.

Menurut Hendrik, menekan masyarakat dengan memaksakan anak-anak Wangkal dan Romang untuk lanjut ke SMP di Mbang adalah pilihan sikap yang tidak bijak, bahkan cenderung buruk. “Sudah lewat waktunya untuk bersikap represif. Datang ke Mbang, Wangkal dan Romang, lalu dialog dengan masyarakat. Jangan percaya saja laporan oknum DPRD,” kata Hendrik.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Rombak Struktur Kemenkes, untuk Apa?

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, Pasal 1 berbunyi, ”Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi”.

Poin 4 ayat yang sama berbunyi, ”Sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang”.

Pasal 4 ayat yang sama berbunyi, ”(1) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada jalur pendidikan formal yaitu: a. sekolah kecil; b. sekolah terbuka; c. sekolah darurat; dan d. sekolah terintegrasi. (2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.

Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, Alfons mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan Manggarai memaksa anak-anak dari SDN Romang dan SDN Wangkal untuk bersekolah di SMPN 9 Mbang yang dikategorikan sekolah terpencil itu. “Biarkan itu khusus untuk orang Mbang . Sampai kapan orang Mbang bertahan bayar gaji guru? Kita lihat,” kata dia.(*)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.