Terkait Presiden Minta Maaf, Hasto:    Kesalahan Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA, Pojokbebas.com-Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya.

Menurut Hasto, jika ada  kesalahan dan kekhilafan terkait kebijakan, presiden
bukan meminta maaf, tapi harus mempertanggungjawabkannya di depan rakyat.

PDI Perjuangan, kata Hasto, meminta presiden mempertanggungjawabkannya.

“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat,” tegas Hasto, Sabtu (3/8/2024).

“Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” katanya.

Diketahui,  saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024), Jokowi menyampaikan permohonan maafnya atas segala kesalahan dan khilaf.

“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” kata presiden.

“Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” sambung Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak sempurna sehingga idak bisa memenuhi harapan semua pihak.

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak,” katanya.

“Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” tuturnya.

Menurut Hasto, harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.