Tokoh Lamba Leda Diaspora Tolak IUP Tambang dan Pabrik Semen Matim

272
Tokoh Lamba Leda Diaspora Tolak IUP Tambang dan Pabrik Semen Matim
Tokoh Lamba Leda Diaspora bersama IKMALALE sepakat Menolak IUP Tambang dan Pabrik Semen Matim, Bekasi, Minggu (13/12). (Foto istimewa)

 

JAKARTA, Pojokbebas.com – Sepuluh tokoh dan sesepuh serta aktivis masyarakat Lamba Leda diaspora yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Lamba Leda Diaspora Jakarta (IKLDJ) menanda-tangani petisi penolakan IUP penambangan batu gamping di Lengko Lolok dan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Barat. Penanda-tanganan petisi dilakukan di Bekasi, Minggu (13/12).

Kesepuluh tokoh, sesepuh, dan aktivis tersebut adalah Damianus Ambur (Ketua IKLDJ), Frans Nembo, Herman Mat, Frans Gun, Norbet Nomen, Sebastian Salang, Sabinus Suardi, Gaudens Wodar, Donatus Nador, dan Savio Rachmat.

Mereka mengaku mewakili seluruh Warga Lamba Leda Diaspora di seluruh Indonesia menyatakan mengecam keras  dan menolak pemberian IUP Operasi Produksi serta Izin Kelayakan lingkungan kepada PT. Istindo Mitra Manggarai untuk melakukan penambangan batu gamping serta rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Singa Merah NTT di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT.

Ada enam alasan pertimbangan IKLDJ menolak tambang dan pabrik semen:

Pertama, lokasi yang diberikan izin operasi usaha pertambangan adalah tanah ulayat warisan leluhur.

Kedua, kehadiran tambang dan pabrik semen akan merusak lingkungan hidup di lokasi tambang.

Ketiga, pelaksanaan studi AMDAL tidak dilakukan secara profesional dan objektif. Tim peneliti AMDAl mengabaikan dan tidak melibatkan para pihak yang menolak adanya tambang baik dari golongan masyarakat terdampak maupun kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya.

Bahkan tim peneliti AMDAL mengabaikan fakta bahwa pada saat yang sama Tim Peneliti Badan Geologi Kementerian ESDM RI sedang melakukan penyelidikan terhadap Kawasan Karst dan Cekungan Air Tanah di lokasi rencana tambang dan sekitarnya.

Kempat, pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengabaikan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S-866/PDLUK/EKSKOL/PLA/9/2020 tanggal 15/9/2020 yang menghimbau kepada Tim AMDAL dan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan studi AMDAL dengan hati-hati dan wajib dilakukan secara komprehensif, termasuk terkait pendirian pabrik semen, serta wajib terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait.

BACA JUGA :  Gelar Konsultasi Publik Amdal Pabrik Semen di Masa Pandemi, Pemda dan Perusahaan Dinilai Otoriter

Kelima, sebagai warga Manggarai yang berasal dari Kecamatan Lamba Leda kami sangat memahami potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah rencana tambang dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur seharusnya mengembangkan potensi peratnian lahan kering serat peternakan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi rencana tambang. Sedangkan untuk kemajuan ekonomi masyarakat yang lebih luas di Kecamatan Lamba Leda khususnya dan Manggarai Timur pada umumnya seharusnya Pemda mengoptimalkan potensi pariwisata karena di sekitar lokasi tambang terdapat banyak destinasi wisata potensial. Pengembangan pariwisata ini seharusnya sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat yang ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan di Pulau Flores.

Keenam, usaha penambangan serta pembangunan pabrik semen selain merusak ekologi pulau kecil seperti Pulau Flores juga tidak sesuai dengan kondisi riil supply and demand produk semen di Indonesia. Kerusakan lingkungan dan budaya di pulau seindah Pulai Flores tidak sebanding dengan manfaat yang diterima baik oleh masyarakat terdampak, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, IKLDJ meminta kepada Bapak Presiden RI, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bapak Menteri Energi dan SDM RI, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bapak Kepala BKPM RI untuk MEMBATALKAN IUP OPERASI PRODUKSI usaha tambang batu gamping yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT sera TIDAK MEMBERIKAN IZIN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Pernyataan sikap menolak IUP tambang dan pabrik semen Lolok-Luwuk oleh IKLDJ ini juga didukung oleh Ikatan Mahasiswa  Lamba Leda Jakarta (IKMALALE) dengan ketua Tasiana Banggung (absen hadir) diwakili Wakil Ketua Heribertus Rustian di Jakarta, Minggu (13/12).*(Pb-7)

BACA JUGA :  Dr. Otto Gusti Madung:  Negara Telah Melecehkan Hak Dasar Masyarakat Basipae

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.