Yohanes Nembo Pertanyakan Landasan Hukum Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

22
Yohanes Nembo Pertanyakan Landasan Hukum Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo
Pembina Koperasi Yellow Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga kandidat Calon DPRD Provinsi Yohanes Y. Nembo. Foto / istimewa

 

LABUAN BAJO, Pojokbebas.com – Pembina Koperasi Yellow Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga kandidat Calon DPRD Provinsi Yohanes Y. Nembo mempertanyakan landasan hukum terkait kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang fantastis menjadi Rp3.75 Juta.

Hal tersebut disampaika Nembo melalui pesan singkat WhatsApp kepada Redaksi Pojokbebas.com pada selasa 2/8/2022.

” Hal paling penting terkait kebijakan kenaikan tarif masuk TNK itu adalah apakah ada landasan hukumnya? apakah PP, Perda Provinsi. atau Perda Daerah Tingkat II untuk tarif baru tersebut,” tanya Yohanes.

Menurut Yohanes, kebijakan tersebut dinilai kurang bijak karena meninggalkan sejumlah tanda tanya bagi masyarakat Manggarai Barat dan Indonesia pada umumnya.

Adapun sejumlah tanda tanya yang dimaksudkan Yohanes yakni terkait dengan hasil study tentang pemberlakuan kebijakan tarif yang lama dan potensi keuntungan masyarakat dari pemberlakuan tarif yang baru.

“Sejak awal harus ada studi, berapa masyarakat lokal memperoleh rezeki dari tarif yang lama (Rp.150.000) dan apakah ada dampaknya bagi mereka dengan tarif yang baru (3, 75 juta)? Berapa yang bisa mereka dapatkan,” tanya Yohanes.

Yohanes menerangkan bahwa dirinya setuju dengan agenda pemerintah untuk memperhatikan serta memperhitungkan kelangsungan hidup Komodo, trumbu karang dan menciptakan segmentasi pasar.

Namun, menaikan tarif masuk secara mendadak di tiga destinasi dengan lompatan lebih dari 2,460 % dari tarif semula merupakan kebijakan yang kurang bijak.

“Bahwa segmentasi pasar perlu tapi kenaikan tarif hendaknya dilakukan secara gradual misalnya tahap pertama naik 250 % jangka waktu 6 bulan, tahap dua 500 %, jangka waktu 6 bln, lalu persentase kenaikan di tahun ke dua itu berapa,” jelasnya.

BACA JUGA :  Tren Kasus Covid-19 Luar Jawa-Bali Meningkat Drastis, Airlangga Hartarto: BOR RS dan Isoter Terkendali

Ia pun mengharapkan agar pemerintah lebih teliti dan jeli serta bisa mempertimbangkan dengan matang tentang kebijakan kenaikan tarif ke TNK agar tidak ada pihak yang dirugikan sebagai dampak dari kebijakan yang tidak bijak.

“Pemerintah mesti bijak dalam penerapan tarif menuju TNK dengan menyelenggarakan diskusi yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengakomodir semua aspirasi seputar pro kontra pemberlakuan tarif baru menuju tiga destinasi itu,” tutupnya.*(Rafael Rela)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.