Hasto Ungkap PDIP Dapat Intimidasi Lantaran Ngotot Ajukan  Hak Angket

JAKARTA,  Pojokbebas.com-PDI Perjuangan atau PDIP terus-menerus mendapat tekanan lantaran ngotot ingin mengajukan hak angket terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal  PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal tersebut pada acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, yang digelar Sabtu (30/3).

“Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat, saya sendiri berkali-kali diintimidasi,” kata Hasto di hadapan peserta, diskusi.

Hasto kemudian menjelaskan bentuk-bentuk intimidasi  yang dialami pihaknya, misalnya, dengan mengungkit kasus Harun Masiku.

“Kalau saya ini sudah (diintimidasi) pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan,” ujar Hasto.

Diketahui,  Masiku adalah buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

Terkait kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat beberapa kali harus mendatangi lembaga anti rasuah itu.

Saat ini, di tengah bergulirnya wacana gak angket, Hasto kembali disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh pengusaha yang pernah berfoto dengannya.

Bentuk intimidasi lainnya, lanjut Hasto adalah wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk merebut kursi ketua DPR dari PDI-P.

Hasto memastikan bahwa semua bentuk intimidasi tersebut tidak membuat dirinya surut dalam mendorong hak angket, sebab kader PDI-P diajarkan untuk tidak takut.

“Buat saya makin diintimidasi saya makin keras melakukan perlawanan, Mengapa, karena Bung Karno saja berani keluar masuk penjara masa gua enggak berani untuk keberanan,” katanya.

Hasto menegaskan, dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus diusut, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun lewat hak angket di DPR.

Sebab, kata Hasto, dikhawatirkan bila kecurangan dibiarkan, ke depan tidak ada lagi pemilu dan Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru.

“Kita sudah tahu ketika selama Orde Baru 32 tahun demokrasi itu dimatikan, yang ada adalah KKN yang menjamur dan kemudian kita tidak mampu mencapai suatu kualitas kehidupan berbangsa yang membanggakan,” bebernya.

Menurut dia, hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu.

Hak angket juga perlu digulirkan karena menurutnya, pihak Istana akan melakukan segala cara dalam sisa waktu pemerintahan yang tinggal 6 bulan lagi.

“Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini,” ujar Hasto.

Hasto mengakui bahwa kalau saat ini PDIP belum menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, hal itu karena  banyaknya tekanan.

“Tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut, kita juga maklum. Jadi tunggu saja momentumnya, akan kita lakukan sebaik-baiknya,” kayanya.