Mubasir Hidupkan Kembali Lembaga Pemburu Koruptor

232
                                       Ket. Foto | Maria Pauline Lumowa sesaat setelah ditangkap di Serbia

 

Jakarta, Pojokbebas.com. Keberhasilan pemerintah menangkap Maria Pauline Lumowa yang merupakan salah satu tersangka utama kasus Unpaid L/C tahun 2002-2003 yang selama ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian Republik Indonesia dan Red Notice di Interpol NCB patut diajungi jempol.

Betapa tidak, keberhasilan menangkap buronan 17 tahun ini justru mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali lembaga pemburu koruptor yang pernah dibentuk Tahun 2004 di era pemerintahan SBY yang dikomandoi Kemenko Polhukam dengan perwakilan sejumlah instansi seperti Kejagung, Kemenhukham dan Kepolisian RI.

Menyikapi hal ini, peneliti senior dari Budget Center Analysis, Uchok Skai Kadafi ketika dihubungi Pojokbebas.Com (14/07) mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sia-sia. “Mubasirlah hidupkan kembali lembaga itu. Bakal tidak berhasil, karena kewenangannya sangat terbatas,”ujarnya.

Apalagi selama terbentuknya lembaga ini, bisa dihitung dengan jari jumlah buronan koruptor yang berhasil ditangkap dan dipulangkan lalu disidangkan di tanah air.

Menurut Uchok, demikian ia biasa disapa, pemerintah sebaiknya perkuat saja KPK. KPK selama ini sudah membuktikan kalau dia kuat, tinggal disupport penuh pemerintah. Jika ada yang menghambat kerja lembaga anti rasuah ini, pemerintah diminta untuk tidak segan-segan isingkirkan mereka dari lembaga itu. “Pihak-pihak internal yang dianggap menghambat kerja KPK lebih baik disingkirkan dari KPK,”pungkasnya.

Sementara sebelumnya, pegiat anti korupsi menyebut hal ini sebagai langkah seremoni untuk menenangkan public yang geram lantaran pemerintah kecolongan dengan tidak menangkap Djoko Candra yang lenggang kangkung keluar masuk tanah air.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk menutupi rasa malu Menteri Yasonna setelah buronan Djoko Tjandra mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan kuasa hukumnya dalam acara ILC beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :  Tokoh Lamba Leda Diaspora Tolak IUP Tambang dan Pabrik Semen Matim

Pada 2009, Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun atas kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali dan uangnya sebesar Rp546 miliar di bank itu pun menjadi rampasan negara.

Djoko, sebagaimana dikatakan oleh tim kuasa hukumnya, sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatann. Kini dia disebut tengah berobat di Malaysia.

Penangkapan Maria menurutnya harus menjadi moment penting bagi pemerintah untuk tunjukkan keseriusannya menangkap buronan yang lain. Jangan hanya seremoni saja untuk menutupi rasa geram public,ungkapnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Melalui pernyataan video, Mahfud mengungkap hal itu seusai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi,” ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia menjelaskan TPK itu akan beranggotakan pimpinan Polri, Kejagung dan Kemenkumham dan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang payung hukum untuk mendirikan kembali tim itu.

TPK dilaporkan terbentuk di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dengan tujuan menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini cepat atau lambat kita tangkap,” kata Mahfud.

Menurut data yang dihimpun Pojokbebas.Com, dari 40 kasus buronan korupsi sejak Tahun 1996 baru 21 buronan yang berhasil dibawa ke persidangkan. Sementara 19 buronan lain belum dibawa ke persidangan. Dari 22 buronan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, 17 berhasil dibawa ke persidangan, sementara sisanya 5 belum dibawa ke persidangan. 13 diantaranya buronan kasus BLBI. Dari 13 buronan BLBI baru 7 yang sudah diproses, sementara 6 lainnya belum diproses seperti Hendro Bambang Sumantri, Eddy Junaidi, Ede Utoyo, Lidya Muchtar, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

BACA JUGA :  Ketua PP PMKRI Kritisi Sikap Sejumlah Tokoh Nasional Terkait Rencana Deklarasi KAMI.

Buronan Kejaksaan Agung yang belum dibawa ke proses persidangan adalah Hendro Bambang Utoyo kasus BLBI, Eddy Junaidi kasus BLBI, Ede Utoyo kasus BLBI, Lidya Muchtar kasus BLBI, KKT inisialnya saja warga Negara Singapura kasus korupsi jaringan komunikasi PT Telkom Div.Regional Sulauwesi Selatan.

13 buronan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian RI, 4 sudah proses persidangan, 9 belum proses persidangan, 6 diantaranya kasus korupsi Bank global, 3 kasus lain yang dibawa dalam proses persidangan adalah Dewi Tantular kasus korupsi Bank Century, Honggo Wendratmo kasus kondensat Pertamina. Sementara 5 buronan kasus korupsi yang ditangan KPK, semuanya belum dibawa ke proses persidangan seperti kasus BLBI Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, Harun Masiku, Samin Tan, Izil Azhar. (*Penulis : Elvis Hancu | edit. pb.5)

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.