Diaspora Pocoleok Se-Jabodetabek dan Serikat Pemuda NTT Jakarta Gelar Webinar Soroti Geothermal

JAKARTA, Pojokbebas-Masyarakat Diaspora Manggarai Se-Jabodetabek dan Serikat Pemuda NTT Jakarta menggelar Webinar seharian pada Jumat (17/3/2023). Webinar ini mengangkat tema ‘Membongkar Geothermal di Manggarai, Flores-NTT’.

Webinar melalui Zoom ini dihadiri berbagai elemen baik masyarakat maupun aktivis mahasiswa dari setiap daerah. Hadir sebagai pembicara antara lain Direktur Risk Consulting Group Servas Pandur, Akademisi Binus University Dr. Don K. Marut, Peneliti Lembaga Teranusa Indonesia Ernesto L. Teredi.

Ketua Serikat Pemuda NTT, Saverius Jena dalam sambutan mengawali Webinar sehari tersebut mengatakan, webinar tersebut merupakan respons penolakan atas kebjikan pemerintah yang menetapkan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi.

“Kami menolak kebijkan Bupati Manggarai atas SK yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu yang justru sangat merugikan ruang hidup masyarakat Pocoleok yang tergabung dalam 12 gendang dan juga menolak SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bupati Manggarai mengeluarkan SK Nomor HK/417/2022 yang diterbitkan pada 1 Desember 2022, yang mana kehadiran Hery Nabit disambut dengan aksi protes dari 12 gendang masyarakat Poco Leok pada 27 Februari 2023 yang lalu.

Saverius menyampaikan, webinar yang digelar merupakan agenda konsolidasi secara Nasional untuk mengkawal kebijakan pemerintah yang justru menciptakan konflik sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat.

“Ini sangat memprihantinkan, lantaran penambahan titik pengeboran justru mendatangkan konflik horizontal ditengah masyarakat, terutama masyarakat Pocoleok hari ini,” ungkapnya.

Dr Don K. Marut dalam pemaparannya mengatakan, kebijakan pembangunan geothermal di wilayah Flores, khususnya di Pocolek mesti berbasis riset yang cukup mendalam dan tidak memunculkan konflik di antara sesama warga serta tidak merugikan aspek sosial, ekonomi dan budaya setempat.

“Pembangunan geothermal di Pocoleok mestinya berbasis riset yang mendalam dengan tidak menciptakan konflik horizontal ditengah masyarakat. Selain itu juga mesti tidak merugikan aspek sosial, ekonomi dan budaya setempat” tegas Akademisi Binus University tersebut.

Direktur Risk Consulting Group Servas Pandur menegaskan bahwa penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi sudah ditegaskan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni bahwa tidak dapat dipisahkan antara rakyat dan bumi.

“Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan), dengan gamblang menyebutkan ‘Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’,” tegasnya.

Ernesto L. Teredi selaku Peneliti Lembaga Teranusa Indonesia, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa, wilayah Pocoleok yang ditetapkan sebagai wilayah dengan pengembangan titik bor dari Ulumbu justru mendatangkan kerugian yang bagi masyarakat setempat dengan beberapa argumetasi dasar.

Pertama, Kesatuan kebudayaan seperti setiap acara adat, penti, congko lokap dan caci. Maka warga Pocoleok selalu bersama-sama untuk menyelenggarakan acara. Kedua, Kesatuan sosial, seperti adanya gotong royong, yang mana masyarakat selalu bersama-sama.

Kesatuan ekonomi, masyarakat pocoleok sudah banyak yang berhasil menyekolahkan anaknya tanpa harus adanya Geothermal. Kesatuan Ekologis, Secara topografis tanah di Pocoleok merupakan tanah yang labil dalam artian mudah terjadi lngsor jika hutan dan tanahnya dirusak. (Pb-6)