Tidak Efisien dan Membebani Negara, 60 Lembaga Negara Bakal Dibubarkan?

290
Ket.Foto | Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan wartawan di istana Negara

 

Jakarta, Pojokbebas.com. Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan niatnya untuk merampingkan pemerintahannya dengan membubarkan 18 Lembaga Negara dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Presiden lantaran beberapa lembaga Negara non struktural itu dinilai tidak efisien dan malah cenderung membebani Negara.

Presiden kemudian mempertegas kembali pernyataannya itu melalui akun resminya pada Selasa  (14/07). Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi, pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk merampingkan sejumlah badan dan lembaga Negara.

“Dengan penyederhaan birokrasi itu, saya berharap akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Kalau pekerjaan lembaga-lembaga itu bisa dikembalikan ke kementrian, ke direktorat-direktorat, tentu tidak perlu melalui lembaga, badan atau komisi-komisi lagi,”ujarnya.

Mantan Gubernur DKI itu menilai untuk mempercepat jalanya pemerintahan maka dibutuhkan organisasi yang produktif dan simpel. “Ibarat kapal, semakin ramping akan semakin lincah dan cepat lajunya. Semakin ramping sebuah organisasi, geraknya pun akan lebih lincah,”imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, mengungkapkan telah meminta data-data lembaga yang tidak efisein  ke Kemenpan-RB dan Kemenpan-RB menyebut ada sekitar 60 lembaga yang dianggap tak efisien.

“Mereka sudah sampaikan ada enam puluhan lembaga maupun komisi yang dianggap tidak efisien, tidak efektif, bahkan cenderung membebani negara,” ungkap Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Juli 2020 seperti dikutip dari situs resmi dpr.id.

Saan mengatakan, data-data lembaga Negara yang tidak efisien dari Kemenpan-RB selanjutnya akan dievaluasi bersama oleh Dewan dan pemerintah.

“Kami kaji dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan mana yang akan bisa paling dulu kita eksekusi,” ujar politikus NasDem ini. Saan mengatakan, pembubaran lembaga negara yang mungkin bisa cepat adalah yang pembentukannya melalui keputusan presiden (keppres). Sedangkan lembaga-lembaga yang dibentuk lewat undang-undang dinilai lebih sulit dibubarkan lantaran legitimasinya lebih kuat.

BACA JUGA :  Presiden Joko Widodo : Omnibus Law Merupakan Terobosan Struktural Menyambut Peluang Ekonomi di Indonesia

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberi bocoran beberapa lembaga negara dan komisi yang rencananya akan dibubarkan Presiden Joko Widodo.

Moeldoko menyebut, lembaga yang masuk daftar kajian misalnya Komisi Nasional Lanjut Usia. Komisi ini diatur dalam Kepres Nomor 52 Tahun 2004. “Ini enggak pernah kedengaran kan. Apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA? Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan (untuk dihapus),” ujar Moeldoko.

Kemudian yang masuk daftar lainnya, yakni; Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragan (BSANK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Untuk BRG kan sementara ini perannya cukup bagus dalam menangani restorasi gambut. Tapi, nanti juga akan dilihat, apakah cukup ditangani BNPB saja atau bagaimana,” ujar Moeldoko

Pembubaran lembaga Negara bukan kali ini saja dilakukan Presiden. Selama era Presiden Joko Widodo sejak 2014 lalu sudah ada 24 lembaga atau komisi yang dibubarkan. Namun saat ini masih ada 96 lembaga atau komisi baik yang dibentuk melalui undang-undang atau pun melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

“Masih ada 96 yang sedang kita cek, kita koordinasikan dengan Kementerian atau Lembaga untuk menungkinkan dihapus/ada yang dikurangi dari 96 komisi atau lembaga yang ada,” ujar Kemenpan RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Tjahjo menyebut, lembaga atau komisi yang dibentuk lewat peraturan presiden atau peraturan pemerintah akan lebih mudah dibubarkan. Sementara yang dibentuk oleh UU akan lebih sulit karena harus melalui persetujuan DPR.

24 Lembaga yang sudah dibubarkan

Sebagai gambaran, dua bulan setelah dilantik, pada 4 Desember 2014, melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, terdapat 10 lembaga pemerintahan yang dibubarkan antara lain Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

BACA JUGA :  Kunker ke NTT, Jokowi Tinjau Program Percepatan Penurunan Stunting

Jokowi Selanjutnya, pada 21 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, terdapat dua lembaga pemerintahan yang dibubarkan yang se-nomenklatur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Keduanya adalah Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut serta Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Memasuki tahun ketiga, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 membubarkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Masih pada 2016, Pemerintah kembali membubarkan sembilan lembaga lain melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 diantaranya Badan Benih Nasional, Dewan Kelautan Indonesia, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, dan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Kemudian pada 2017, Pemerintah kembali memembubarkan satu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 2 Maret 2017 yakni Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (pb-8).

kominfo iklan

Leave A Reply

Your email address will not be published.